Indonesia saat ini masih sangat bergantung pada LPG impor. Dari total konsumsi LPG nasional sebesar 8,6 juta ton per tahun, hanya sekitar 1,6-1,7 juta ton yang diproduksi dalam negeri. Sisanya, hampir 7 juta ton, harus diimpor. Kondisi ini menjadi masalah serius bagi kemandirian energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik.
Pemerintah merespons dengan mengkaji pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai substitusi LPG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan konsolidasi, sebelum difinalisasi menjadi kebijakan.
Bahan baku CNG berasal dari dalam negeri, yaitu gas cair C1 dan C2 (metana dan etana) yang dipadatkan hingga tekanan 250-400 bar. Saat ini sudah terdapat 57 badan usaha niaga yang bergerak di bidang CNG. Selain itu, CNG juga telah dimanfaatkan oleh berbagai industri seperti perhotelan, restoran, dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dengan bahan baku sepenuhnya dari dalam negeri.
Dengan kata lain, respons pemerintah adalah mengoptimalkan sumber daya domestik yang sudah ada, bukan membangun dari nol. Infrastruktur dan rantai pasok CNG secara teknis sudah berjalan di sejumlah sektor.
Bukti awal potensi CNG cukup menjanjikan. Teknologi ini sudah terbukti bekerja di hotel, restoran, dan SPBG tanpa perlu impor. Artinya, secara teknis, CNG layak digunakan untuk skala terbatas. Pemerintah juga memiliki 57 badan usaha yang siap mendukung. Jika kebijakan substitusi LPG dengan CNG berhasil, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan impor LPG secara signifikan, sekaligus memperkuat posisi menghadapi krisis energi global.
Namun, ada beberapa keterbatasan dan tantangan yang harus diakui secara jujur.
Pertama, kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan konsolidasi. Belum ada keputusan final, target waktu, atau skema implementasi yang jelas. Menteri Bahlil sendiri menyebutkan bahwa finalisasi belum dilakukan.
Kedua, meskipun CNG sudah digunakan di hotel, restoran, dan SPBG, skalanya belum sebanding dengan konsumsi LPG nasional sebesar 8,6 juta ton per tahun. Mengganti hampir 7 juta ton impor LPG dengan CNG bukan pekerjaan kecil. Dibutuhkan konversi infrastruktur, peralatan konsumen, dan rantai distribusi yang masif.
Ketiga, tekanan tinggi yang diperlukan (250-400 bar) berarti standar keamanan dan biaya investasi awal yang tidak rendah. Ini bisa menjadi penghambat adopsi luas, terutama di rumah tangga.
Dari inisiatif ini, ada beberapa wawasan yang bisa dipelajari. Pertama, pemerintah mulai serius mencari alternatif energi domestik untuk mengurangi impor. Kedua, CNG memiliki keunggulan karena bahan baku tersedia di dalam negeri dan teknologinya sudah terbukti di skala terbatas. Ketiga, keberhasilan substitusi LPG dengan CNG sangat bergantung pada kejelasan kebijakan, insentif bagi industri, serta kesiapan masyarakat beralih dari LPG ke CNG.
Pemerintah menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari strategi survival mode di tengah ketidakpastian geopolitik, selain optimalisasi lifting migas, diversifikasi BBM (seperti B50), dan pemanfaatan Dimetil Eter (DME). Namun, tanpa target waktu dan rencana aksi yang terukur, CNG masih sekadar alternatif yang sedang dikaji, belum menjadi solusi yang berjalan.
Kesimpulannya, kebijakan pemanfaatan CNG sebagai substitusi LPG impor adalah respons yang tepat arah: memanfaatkan sumber daya domestik, mengurangi impor, dan memperkuat kemandirian energi. Bukti awal menunjukkan teknologi ini sudah berfungsi di sektor perhotelan dan SPBG. Namun, keterbatasannya sangat jelas: kebijakan masih dalam tahap pembahasan, skala implementasi belum sebanding dengan kebutuhan nasional, dan tantangan teknis serta biaya masih harus dijawab. Wawasan utama untuk pembaca muda adalah bahwa kemandirian energi bukan sekadar soal sumber daya, tetapi juga soal keseriusan implementasi dan konversi skala besar yang belum terlihat dari kebijakan ini.
sumber : https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/optimalkan-gas-domestik-pemerintah-kaji-pemanfaatan-cng-nasional – Oleh : Gita Lestari