JAKARTA, 15 JUNI 2026, Transformasi digital adalah keniscayaan. Kemenperin menyebutnya kebutuhan mendesak. PIDI 4.0 hadir sebagai pusat transformasi digital industri nasional. Pendampingan diberikan mulai dari penilaian kesiapan (INDI 4.0) hingga penyusunan roadmap digitalisasi.

Tahun 2026, dua perusahaan mendapat fasilitasi: PT DIC Astra Chemical (kimia hulu) dan PT Garuda Metal Utama (komponen otomotif). Total perusahaan yang telah didampingi sejak 2023: 15.

Angka 15 adalah prestasi bagi PIDI 4.0. Tapi jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan manufaktur di Indonesia yang mencapai puluhan ribu, angka itu seperti setetes air di lautan.

Data yang Perlu Diketahui

15 perusahaan penerima pendampingan transformasi digital melalui PIDI 4.0 (2023–2026)

2 perusahaan tambahan pada 2026: PT DIC Astra Chemical & PT Garuda Metal Utama

INDI 4.0 → Indonesia Industry 4.0 Readiness Index, alat ukur kesiapan digital

PIDI 4.0 → Pusat Industri Digital Indonesia 4.0, dengan pilar Delivery Center

Pendampingan mencakup penilaian kesiapan, identifikasi prioritas, penyusunan roadmap

Skala yang Tidak Sebanding dengan Kebutuhan

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menjelaskan bahwa pendampingan bertujuan memperkuat aspek manajemen, organisasi, teknologi, dan operasional. Ini adalah pendekatan yang holistik dan benar secara konsep.

Tapi coba bandingkan:

Total perusahaan manufaktur di Indonesia → puluhan ribu

Perusahaan yang didampingi PIDI 4.0 dalam 4 tahun → 15

Rasio pendampingan → kurang dari 0,1%

Kepala Pusdiklat SDM Industri Ronggolawe Sahuri berharap pendampingan tidak berhenti di roadmap, tapi berlanjut ke implementasi pilot project. Harapan itu wajar. Tapi dengan 15 perusahaan saja, dampak sistemik dari program ini masih sangat terbatas.

Paradoks Digitalisasi Manufaktur

PIDI 4.0 adalah fasilitas kelas dunia. Pendampingannya komprehensif. Tapi jika hanya menjangkau 15 perusahaan dalam 4 tahun, maka transformasi digital manufaktur Indonesia akan berjalan dalam hitungan dekade, bukan tahun. Sementara kompetitor di Vietnam, Thailand, dan Malaysia bergerak lebih cepat.

Apa yang Sudah Berjalan dengan Baik

Beberapa aspek dari program ini sudah tepat:

→ Pendampingan berbasis INDI 4.0 → terukur, tidak asal-asalan
→ Melibatkan tiga direktorat → sinergi lintas sektor
→ Fokus pada roadmap dan pilot project → tidak hanya pelatihan teori
→ Penetapan perusahaan melalui seleksi → ada kurasi

Tapi Ada Tiga Celah yang Harus Diperhatikan

Pertama, skala. 15 perusahaan dalam 4 tahun tidak akan mengubah lanskap industri nasional. PIDI 4.0 perlu model yang lebih masif, misalnya pendampingan kelompok atau pelatihan digital bagi konsultan internal perusahaan.

Kedua, biaya. Pendampingan PIDI 4.0 gratis untuk perusahaan terpilih. Tapi di luar program, biaya konsultan digitalisasi sangat mahal. Bagaimana perusahaan kecil dan menengah bisa mengakses layanan serupa?

Ketiga, keberlanjutan. Setelah roadmap selesai, siapa yang memastikan perusahaan benar-benar mengimplementasikan? PIDI 4.0 perlu mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas.

Penutup: PIDI 4.0 Hebat, Tapi Tidak Bisa Bekerja Sendiri

PIDI 4.0 adalah aset nasional yang patut diapresiasi. Pendampingan yang diberikan komprehensif dan berbasis standar internasional. Dua perusahaan baru tahun 2026 adalah tambahan positif.

Tapi transformasi digital manufaktur Indonesia tidak akan selesai dengan pendampingan 15 perusahaan. Dibutuhkan terobosan untuk memperluas jangkauan: kemitraan dengan asosiasi, platform digital untuk self-assessment, insentif fiskal untuk adopsi teknologi, dan program pelatihan massal.

Pertanyaan yang relevan bukan apakah program ini bagus — jelas iya. Pertanyaannya: bagaimana membuat dampaknya dirasakan oleh ribuan perusahaan lain, dan berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai skala yang berarti?

Sumber: Kementerian Perindustrian, Jakarta, 15 Juni 2026; Kick Off Meeting Pendampingan Transformasi Digital 2026.

Artikel Lainnya

USD 1,9 Juta dalam 5 Tahun, Tajikistan Digadang Jadi Gerbang Eurasia

Rani RahmawatiJune 17, 20260

• Manufaktur

Kemenperin Percepat Industri 4.0 : Dua Perusahaan Dapat Pendampingan, Tapi Dari Ribuan yang Membutuhkan

June 17, 2026

Kemenperin Gandeng MNC University: Pendidikan Vokasi Industri Coba Diperkuat, Tapi Masih Ada PR Soal Skala dan Merata

April 27, 2026

176 Kawasan Industri, 98.000 Hektare dan Masalah Air Limbah yang Selama Ini Diabaikan

May 13, 2026

The post Kemenperin Percepat Industri 4.0 : Dua Perusahaan Dapat Pendampingan, Tapi Dari Ribuan yang Membutuhkan appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 14 JUNI 2026, Indonesia adalah salah satu pusat manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Otomotif, elektronik, tekstil, dan pengolahan SDA adalah kekuatan utama. Tajikistan, di sisi lain, sedang membangun industri berbasis mineral, aluminium, dan tekstil.

Keduanya saling melengkapi. Itu adalah dasar pembicaraan antara Dirjen KPAII Kemenperin dan Wakil Menteri Perindustrian Tajikistan, Aziz Nazar, di sela BRICS PartNIR 2026 di Xiamen.

Tapi sebelum terlalu optimistis, mari lihat angkanya: perdagangan Indonesia-Tajikistan naik dari USD 1,7 juta (2021) menjadi USD 1,9 juta (2025). Dalam rupiah, itu sekitar Rp 30 miliar. Jumlah yang sangat kecil untuk dua negara dengan populasi gabungan lebih dari 280 juta jiwa.

Data yang Perlu Diketahui

USD 1,9 juta nilai perdagangan RI-Tajikistan (2025) → naik dari USD 1,7 juta (2021)

+11,7% pertumbuhan perdagangan dalam 5 tahun

32 tahun usia hubungan diplomatik kedua negara

BRICS PartNIR 2026 forum di Xiamen, Tiongkok (28 Mei 2026)

Tajikistan dinilai sebagai gerbang potensial ke kawasan CIS (Commonwealth of Independent States)

3 sektor potensial mineral kritis, farmasi & alat kesehatan, ekosistem halal

INNOPROM 2026 pameran industri di Ekaterinburg, Rusia (6-9 Juli) → Indonesia sebagai Partner Country

Potensi yang Saling Melengkapi

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut kolaborasi antarnegara perlu diperkuat untuk memacu inovasi dan memperluas akses pasar. Ini adalah pernyataan yang benar secara prinsip.

Dirjen KPAII Tri Supondy menambahkan bahwa penguatan hubungan dengan negara mitra membuka peluang baru bagi pelaku usaha nasional.

Tapi mari lihat peta peluang:

Tajikistan → negara di Asia Tengah, populasi ~10 juta, penghasilan per kapita ~USD 1.200

Indonesia → populasi ~280 juta, ekonomi terbesar di Asia Tenggara

Perdagangan bilateral saat ini → USD 1,9 juta (setara nilai ekspor satu kontainer produk Indonesia ke negara tetangga)

Paradoks Ekspansi Pasar

Indonesia ingin menjadikan Tajikistan sebagai gerbang ke kawasan Eurasia yang lebih luas. Tapi jika perdagangan bilateral saja masih di bawah USD 2 juta, maka gerbang itu masih berupa lubang kecil. Dibutuhkan investasi serius dalam promosi, logistik, dan negosiasi perjanjian perdagangan agar potensi ini terwujud.

Apa yang Sedang Dikerjakan

Beberapa inisiatif sudah mulai bergerak:

→ Nota Kesepahaman bidang industri yang diajukan Tajikistan → sedang disempurnakan ruang lingkupnya
→ Tiga sektor fokus: mineral kritis, farmasi & alat kesehatan, industri halal
→ Indonesia sebagai Partner Country pada INNOPROM 2026 di Rusia → ajang promosi produk manufaktur

Ini semua adalah langkah awal yang baik. Tapi ada beberapa hal yang perlu diwaspadai:

Pertama, infrastruktur perdagangan. Tajikistan adalah negara tanpa laut. Akses barang dari Indonesia harus melalui negara ketiga, yang berarti biaya logistik tinggi dan waktu pengiriman panjang. Ini akan menjadi hambatan serius untuk produk manufaktur bernilai tambah.

Kedua, daya beli pasar. Dengan pendapatan per kapita sekitar USD 1.200, pasar Tajikistan tidak besar untuk produk konsumsi. Peluang mungkin lebih besar di sektor B2B, seperti bahan baku dan mesin industri.

Ketiga, persaingan. Tiongkok dan Rusia sudah lebih dulu hadir di Asia Tengah. Indonesia perlu menawarkan nilai lebih yaitu kualitas, desain, atau harga untuk bersaing.

Penutup: Peluang Ekspansi, Bukan Lompatan Instan

BRICS PartNIR 2026 adalah panggung yang tepat bagi Indonesia untuk memperkenalkan diri sebagai mitra industri serius. Tajikistan adalah mitra yang potensial. Hubungan 32 tahun adalah fondasi yang cukup matang untuk diperdalam.

Tapi perdagangan USD 1,9 juta menunjukkan bahwa hubungan ekonomi selama ini masih bersifat seremonial, bukan substansial. Dibutuhkan terobosan: perjanjian perdagangan preferensial, misi dagang yang agresif, dan dukungan bagi pelaku usaha untuk menembus pasar Eurasia.

Pertanyaan yang relevan bukan apakah Tajikistan adalah target yang tepat, kemungkinan iya. Pertanyaannya: apa langkah konkret berikutnya, dan berapa target perdagangan yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan?

Sumber: Kementerian Perindustrian, Jakarta, 14 Juni 2026; BRICS PartNIR 2026, Xiamen, 28 Mei 2026. : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482807/Lewat-BRICS,-Indonesia-Bidik-Tajikistan-untuk-Perluas-Pasar-Manufaktur-di-Kawasan-Eurasia

Artikel Lainnya

176 Kawasan Industri, 98.000 Hektare dan Masalah Air Limbah yang Selama Ini Diabaikan

Rani RahmawatiMay 13, 20260

• Manufaktur

Puluhan Miliar Dolar Investasi Tiongkok Masuk, RI Kekurangan SDM yang Siap

April 30, 2026

Kemenperin Gandeng MNC University: Pendidikan Vokasi Industri Coba Diperkuat, Tapi Masih Ada PR Soal Skala dan Merata

April 27, 2026

Industri Manufaktur RI Masih Ekspansi di Tengah Tekanan Global: Pasar Domestik Jadi Penopang, Tapi Masih Ada Subsektor yang Terkontraksi

May 1, 2026

The post USD 1,9 Juta dalam 5 Tahun, Tajikistan Digadang Jadi Gerbang Eurasia appeared first on Teknik Jaya News.

Delapan puluh persen pemimpin industri manufaktur menyebut kekurangan tenaga kerja terampil sebagai masalah terbesar mereka. Ini bukan angka kecil. Tapi jika berhenti di situ, kita melewatkan krisis yang jauh lebih serius yang berlangsung di bawahnya.

Sekitar 433.000 posisi manufaktur tercatat kosong di akhir 2025. Dalam beberapa tahun ke depan, angka pekerjaan yang diprediksi tidak akan terisi mencapai 1,9 juta. Tapi menambah headcount saja tidak akan menyelesaikan masalah ini, karena masalah terbesarnya bukan kekosongan kursi, melainkan kekosongan pengetahuan.

Yang benar-benar sedang hilang bukan hanya tenaga kerja. Yang hilang adalah pemahaman mendalam tentang mengapa mesin tertentu berperilaku seperti itu, bagaimana masalah serupa pernah diselesaikan, dan keputusan apa yang pernah dibuat beserta alasannya.

Pengetahuan semacam itu tidak tertulis di manual. Ia ada di kepala para veteran, dan ketika mereka pensiun, ia pergi bersama mereka.

Tiga Tekanan yang Memperparah Situasi Sekaligus

Krisis ini tidak datang dari satu arah. Ada tiga tekanan yang bergerak bersamaan dan saling memperkuat:

Pertama, tim yang makin ramping di tengah ekspektasi produksi yang makin tinggi. ISM Manufacturing Index kembali ke zona ekspansi di angka 52,6 pada Januari, sinyal pertumbuhan setelah lebih dari setahun kontraksi. Tapi komponen ketenagakerjaan masih dalam kontraksi di 48,1. Artinya: produksi harus naik, tapi tim belum bertambah.

Kedua, tuntutan kompetensi yang berubah. Karyawan baru kini diharapkan menguasai sistem otomasi, data produksi, dan alur kerja kompleks sejak hari pertama, tapi infrastruktur pelatihan hampir tidak ada.

→  Hanya 20% produsen melaporkan investasi signifikan dalam upskilling karyawan.

→  Hanya 8% karyawan menyebut perusahaan mereka aktif mendukung reskilling untuk teknologi baru.

Ketiga, dan paling mengkhawatirkan, gelombang pensiun yang tidak bisa ditunda:

73% pemimpin senior manufaktur memperkirakan akan pensiun dalam satu dekade ke depan, membawa serta pengetahuan yang tidak pernah sepenuhnya didokumentasikan.

Ketika tiga tekanan ini bertemu secara bersamaan, setiap keputusan mendesak menjadi lebih lambat, lebih sulit, dan lebih mahal. Tim mulai default ke asumsi ‘cukup baik’, bukan karena malas, tapi karena konteks untuk membuat keputusan yang lebih baik tidak lagi tersedia.

Seperti Apa Krisis Ini di Lantai Produksi

Ini bukan sekadar masalah strategis yang terasa jauh dari pekerjaan harian. Konsekuensinya nyata dan terasa setiap hari di lantai pabrik.

Rata-rata, tim menghabiskan satu jam per hari hanya untuk mencari gambar teknis, riwayat komponen, catatan supplier, dan keputusan masa lalu yang seharusnya mudah ditemukan.

Informasinya sebenarnya ada. Masalahnya tersebar di mana-mana: drive bersama yang tidak terstruktur, folder PLM, catatan ERP, wiki internal, spreadsheet individual, dan kepala beberapa orang yang kebetulan sudah lama bekerja di sana.

Pola yang terjadi kemudian mudah diprediksi: pekerjaan mengantre di sekitar segelintir orang yang jadi ‘tempat bertanya’. Karyawan baru butuh waktu jauh lebih lama untuk produktif. Tim mengulang pekerjaan yang sudah pernah dilakukan karena mencari jawaban lebih lama dari mengerjakan ulang dari awal.

Di lapangan, ini berarti: cacat produksi lebih lama didiagnosis, rework menumpuk lebih cepat, dan masalah kecil berkembang menjadi keterlambatan besar, karena konteks di balik keputusan masa lalu tidak bisa diakses.

Solusi yang selama ini dicoba, shared drive yang lebih rapi, konvensi penamaan yang lebih ketat, wiki internal, tidak menyentuh akar masalahnya. Semua sistem itu masih bergantung pada satu asumsi yang tidak bisa diandalkan: bahwa orang tahu apa yang harus dicari, dan tahu di mana harus mencarinya.

Di Sinilah AI Bisa Membuat Perbedaan yang Nyata

Jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam organisasi, dalam bentuk gambar teknis, revisi desain, catatan inspeksi, riwayat supplier, dan dokumen keputusan yang tersebar. Yang kurang bukan datanya. Yang kurang adalah kemampuan untuk menemukan dan menghubungkan semua itu pada saat yang tepat.

Platform manufaktur modern yang didukung AI kini bisa menyatukan sumber-sumber tersebut dan membuatnya bisa dicari menggunakan bahasa alami, tanpa harus tahu nomor part atau lokasi file yang tepat. Karyawan baru bisa mengakses konteks di balik keputusan masa lalu tanpa harus menunggu seseorang menjelaskannya. Tim berpengalaman bisa membangun di atas pekerjaan yang sudah ada, bukan memulai dari nol.

Ketika engineer bisa menemukan desain serupa dalam hitungan detik alih-alih jam, dan ketika tim bisa melacak apa yang berubah beserta alasannya, produktivitas berhenti bergantung pada ingatan individu.

Ini bukan tentang menggantikan pengalaman manusia dengan algoritma. Ini tentang memastikan bahwa pengetahuan yang sudah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun tidak hilang begitu saja ketika orangnya pergi, dan bahwa karyawan baru punya fondasi yang nyata untuk berdiri di atasnya.

Mendokumentasikan Pengetahuan Adalah Soal Menghargai Kerja Keras

Pasar tenaga kerja akan tetap bergejolak. Tekanan biaya tidak akan mereda dalam waktu dekat. Tapi perusahaan yang membangun sistem untuk mendemoktratisasi pengetahuan, yang membuatnya bisa diakses oleh siapa saja, bukan hanya oleh yang paling senior, akan bergerak lebih cepat dengan tim yang lebih kecil dan lebih baru.

Generasi pemimpin berikutnya adalah mereka yang mengambil pembelajaran terpenting dari karier mereka dan memastikan pembelajaran itu tidak ikut pensiun bersama pemiliknya.

Mendokumentasikan dan menghubungkan pengetahuan bukan hanya soal efisiensi operasional. Ini soal menghargai pengalaman yang telah dibangun, menghormati orang-orang yang mengajarkannya, dan memastikan pekerja masa depan tidak harus memulai dari halaman kosong.

Perusahaan yang memahami ini tidak hanya menyelesaikan masalah bottleneck hari ini. Mereka membangun aset paling berharga yang bisa dimiliki organisasi manufaktur: pengetahuan kolektif yang terus bekerja, jauh setelah orang-orang yang membangunnya telah lama berlalu.

oleh : Aaron Lober, VP of Marketing and Manufacturing Intelligence Lead at CADDi – https://industrytoday.com/manufacturings-growing-knowledge-crisis/

Artikel Lainnya

Ekspor Kawat Baja RI Anjlok 48% dalam 5 Tahun. Pabrik Rp300 Miliar di Subang Ini Mulai Balik Arah.

Rani RahmawatiMay 8, 20260

• Manufaktur

Prabowo Ingin Indonesia Bikin Mobil Sendiri. Modalnya Sudah Ada, Yang Kurang Adalah Ini.

May 25, 2026

Puluhan Miliar Dolar Investasi Tiongkok Masuk, RI Kekurangan SDM yang Siap

April 30, 2026

73% Pemimpin Senior Manufaktur Akan Pensiun dalam 10 Tahun — dan Pengetahuan Mereka Akan Ikut Pergi Bersama Mereka

June 9, 2026

The post 73% Pemimpin Senior Manufaktur Akan Pensiun dalam 10 Tahun — dan Pengetahuan Mereka Akan Ikut Pergi Bersama Mereka appeared first on Teknik Jaya News.

TANGERANG SELATAN, 22 MEI 2026 — Indonesia punya darurat sampah plastik perkotaan. Banyak daerah tidak memiliki fasilitas pengolahan yang memadai. BRIN mengembangkan solusi: mengubah plastik menjadi bahan bakar minyak melalui teknologi pirolisis.

Hasilnya, secara teknis, mengesankan. LAHSADIMIN Generasi 2 mampu mengolah 1,25 ton sampah plastik per hari, dengan target hingga 5 ton. Sistem multikontinu memungkinkan plastik langsung dimasukkan tanpa pemilahan. Tapi cerita Generasi 1 meninggalkan satu pelajaran penting: teknologi canggih tidak ada artinya jika tidak menguntungkan secara ekonomi.

Data yang Perlu Diketahui

• LAHSADIMIN Generasi 1 → kapasitas 400 kg sampah plastik/hari → hasil ~300 liter minyak mentah → tidak ekonomis, tidak menarik investor
• LAHSADIMIN Generasi 2 → kapasitas 1,25 ton/hari (target hingga 5 ton) → operasi multikontinu tanpa pemilahan → bahan baku: residu padat plastik RDS
• Plastik jenis PP, PS, PE → bahan baku awal Generasi 1
• Gas hasil pirolisis → dikompresi menjadi produk bernilai tambah
• Target sistem besar → solusi untuk pengolahan 100 ton sampah/hari, dengan ~10% berupa sampah plastik
• Harga beli RDS ditargetkan >Rp1.000/kg → agar fasilitas RDS layak dibangun lebih luas

Generasi 1 Gagal. Apa yang Berubah di Generasi 2?

Perekayasa BRIN, Agus Kismanto, jujur mengakui kegagalan ekonomis Generasi 1: hasil 300 liter per hari tidak mampu menutup biaya operasional. Investor tidak tertarik.

Generasi 2 mencoba mengatasi tiga kelemahan:

Kapasitas dinaikkan 3-12 kali lipat → dari 400 kg menjadi 1,25-5 ton per hari

Operasi dari semi-kontinu menjadi multikontinu → plastik bisa langsung masuk tanpa pemilahan, efisiensi naik

Sistem dua tahap dengan plastic-based liquefaction → plastik dicairkan dulu, pirolisis lebih efisien, reaktor lebih ringkas

Produk tambahan bukan hanya BBM, tapi juga gas hasil pirolisis yang dikompresi

Semua ini adalah lompatan teknis yang signifikan. Tapi pertanyaan fundamental belum terjawab.

Paradoks Pirolisis BRIN

Secara teknis, LAHSADIMIN Generasi 2 adalah kemajuan nyata. Tapi Generasi 1 tidak gagal karena teknologi buruk. Ia gagal karena biaya operasional lebih tinggi dari nilai jual produk. Menambah kapasitas memang menurunkan biaya per unit, tapi apakah cukup untuk mencapai titik impas? BRIN belum menyebutkan angka perhitungan keekonomiannya.

Potensi Pasar dan Celah yang Masih Ada

Agus menyebut bahwa dengan LAHSADIMIN Generasi 2, RDS (refuse derived solid) bisa dibeli di atas Rp1.000 per kilogram. Ini penting. Karena jika harga beli RDS layak, maka fasilitas pengolahan sampah menjadi lebih menarik untuk dibangun.

Tapi ada beberapa celah yang perlu diperhatikan:

Pertama, rantai pasokan bahan baku.

LAHSADIMIN Generasi 2 membutuhkan RDS. RDS sendiri adalah produk dari pengolahan sampah perkotaan yang sudah dipilah. Saat ini, berapa banyak fasilitas RDS yang beroperasi di Indonesia? Jika sedikit, maka teknologi pirolisis akan kekurangan umpan.

Kedua, harga jual output.
Minyak hasil pirolisis adalah minyak plastik mentah (crude plastic oil). Harganya di pasar berapa? Apakah kompetitif dengan BBM fosil atau bahan bakar alternatif lain? BRIN tidak menyebutkan.

Ketiga, biaya investasi dan operasional.
Generasi 1 tidak ekonomis. Generasi 2 lebih efisien, tapi berapa biaya reaktor, biaya energi, biaya perawatan, dan tenaga kerja? Tanpa angka-angka itu, investor tetap akan ragu.

Apa yang Bekerja, dan Apa yang Masih Pekerjaan Rumah

Yang sudah benar dari pendekatan BRIN:

→ Peningkatan kapasitas → skala ekonomi adalah kunci
→ Operasi multikontinu tanpa pemilahan → mengurangi biaya sortasi
→ Produk gas juga dimanfaatkan → tidak ada limbah sekunder
→ Target sebagai bagian dari sistem 100 ton/hari → tidak berdiri sendiri

Tapi yang masih perlu dijawab:

→ Studi kelayakan ekonomi yang transparan
→ Harga patokan minyak plastik mentah vs alternatif
→ Skema pendanaan dan insentif untuk adopsi di daerah
→ Uji coba lapangan dengan skala 5 ton/hari di kota nyata, bukan laboratorium

Pertanyaan yang Tidak Boleh Dilupakan

Teknologi pirolisis BRIN secara teknis layak diapresiasi. Tapi sejarah penuh dengan inovasi bagus yang mati karena tidak laku. Generasi 1 sudah membuktikan bahwa “teknologi berfungsi” tidak cukup. Pertanyaannya: apakah LAHSADIMIN Generasi 2 sudah dihitung dengan cermat biaya per liter produk, titik impas, dan keunggulan kompetitifnya di pasar? Jika belum, ia berisiko mengulang nasib Generasi 1.

Penutup: Solusi Teknis Sudah Ada. Solusi Ekonomi Masih Tanda Tanya.

BRIN berhasil merancang ulang teknologi pirolisis dengan kapasitas industri. LAHSADIMIN Generasi 2 menjanjikan efisiensi lebih tinggi, proses lebih sederhana, dan produk lebih bervariasi. Ini bukan pencapaian kecil.

Tapi masalah sampah plastik Indonesia tidak akan terselesaikan oleh satu teknologi keren. Ia membutuhkan ekosistem: pasokan RDS yang stabil, harga jual yang kompetitif, regulasi yang mendukung, dan investor yang percaya bahwa bisnis ini menguntungkan.

BRIN sudah melakukan bagiannya sebagai lembaga riset. Sekarang pertanyaan beralih ke pemerintah daerah, swasta, dan pemodal: apakah sistem yang lebih besar ini benar-benar bisa berjalan, atau hanya menjadi proyek percontohan lain yang tidak pernah direplikasi?

sumber : https://brin.go.id/news/128509/brin-kembangkan-teknologi-pirolisis-berskala-industri-berkapasitas-1-hingga-5-ton-per-hari

Artikel Lainnya

Ilmuwan Berhasil Merekam Kelahiran Plasma, dan Ini Bisa Mengubah Cara Dunia Menghasilkan Energi

Rani RahmawatiMay 3, 20260

• Sains Teknologi

113 Kampus Siap Punya Sentra KI, Tapi Inovasi Masih Sering Berhenti di Meja Publikasi

June 3, 2026

ASUS ExpertBook Ultra Hadir di Tengah Tren Adopsi AI yang Semakin Masif di Dunia Kerja

May 7, 2026

Mau Bisnis Kamu Bertahan di Era Gempuran Teknologi? Menteri Brian: Tanpa Sains, Siap-Siap Tergerus

April 25, 2026

The post BRIN Meningkatkan Kapasitas Pirolisis dari 400 Kg menjadi 1,25 hingga 5 Ton Sampah Plastik per Hari appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 12 MEI 2026, Sebanyak 113 perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah III menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia untuk membentuk Sentra Kekayaan Intelektual (KI). Ini adalah jumlah tertinggi di antara semua wilayah. Tanda komitmen yang kuat. Tapi komitmen bukan jaminan hasil.

Kepala LLDikti Wilayah III, Henri Tambunan, menyebut sendiri: selama ini banyak inovasi dosen dan mahasiswa yang berhenti di meja publikasi. Tidak dilindungi, tidak didampingi, tidak berlanjut ke hilirisasi. Sentra KI dirancang untuk menjawab itu. Pertanyaannya: apakah 113 kampus siap mengubah budaya riset secara fundamental?

Data yang Perlu Diketahui

• 113 perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III siap bentuk Sentra KI
• 33 Kantor Wilayah Kemenkum di seluruh Indonesia terlibat dalam PKS serentak
• DKI Jakarta → wilayah dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak yang ikut
• Sosialisasi KI: Drafting dan Pemanfaatan Paten program penggagas dari Kemenkum
• Sentra KI memiliki fungsi: pendampingan drafting paten, perlindungan hukum, hilirisasi, komersialisasi

Dari Seremoni ke Pondasi: Lompatan yang Dibutuhkan

Henri Tambunan menegaskan bahwa pembentukan Sentra KI “bukan sekadar seremoni, melainkan pondasi bagi ekosistem riset yang sehat”. Ini adalah pernyataan yang tepat. Karena seremoni mudah. Membangun sistem pendampingan paten yang mumpuni — dari drafting hingga komersialisasi — jauh lebih sulit.

Kepala Kanwil Kemenkum Jakarta, Baroto, menambahkan satu lapisan yang lebih kritis: kekayaan intelektual harus memiliki dampak ekonomi nyata bagi pemiliknya. Bukan sekadar sertifikat.

Tantangan lama → inovasi kampus berhenti di jurnal atau laporan penelitian

Solusi yang ditawarkan → Sentra KI dengan pendampingan drafting paten

Tapi pertanyaan yang belum terjawab → siapa yang membeli paten? bagaimana proses lisensi? apakah ada dana untuk prototyping?

Paradoks yang Tersembunyi

*Indonesia punya banyak riset dan inovasi dari akademisi. Tapi tanpa mekanisme hilirisasi yang terstruktur, paten hanya menjadi dokumen hukum, bukan produk ekonomi. Sentra KI adalah langkah pertama yang benar. Namun dari 113 kampus, berapa yang benar-benar memiliki portofolio riset siap komersialisasi?*

Apa yang Bekerja dari Model Ini

Beberapa elemen dalam kerja sama ini sudah tepat:

→ Kolaborasi lintas kementerian (Kemenkum + LLDikti) → tidak bekerja sendiri-sendiri
→ Penandatanganan serentak di 33 Kanwil → cakupan nasional, bukan hanya Jakarta
→ Fokus pada pendampingan drafting paten → menjawab kebutuhan teknis yang selama ini lemah
→ Mencakup hak cipta dan paten → tidak hanya paten teknologi, tapi juga karya kreatif

Praktisi KI Ari Juliano Gema menyebut Sentra KI juga berfungsi sebagai etalase karya sivitas akademika. Ini penting. Karena perlindungan tanpa promosi tidak akan menarik industri.

Tapi, Ada Tiga Celah yang Harus Diwaspadai

Pertama, kapasitas SDM pendamping. Drafting paten membutuhkan keahlian hukum dan teknis sekaligus. Apakah setiap Sentra KI memiliki akses ke pakar yang cukup? Jika tidak, pendampingan akan dangkal.

Kedua, pendanaan untuk hilirisasi. Mendaftarkan paten saja sudah membutuhkan biaya. Membawa prototipe ke pasar membutuhkan biaya berkali-kali lipat. Dari mana sumbernya? Apakah ada skema matching fund dengan industri atau venture capital?

Ketiga, insentif bagi dosen dan mahasiswa. Selama ini sistem akreditasi dan kenaikan pangkat lebih menghargai publikasi daripada paten atau lisensi. Jika tidak diubah, Sentra KI akan kekurangan “bahan baku” inovasi yang masuk.

Penutup: Fondasi Telah Diletakkan, Tapi Rumah Belum Berdiri

113 perguruan tinggi siap membentuk Sentra KI. DKI Jakarta mencatat rekor. Kerja sama lintas kementerian berjalan serentak. Ini semua adalah kabar baik. Tidak bisa dipungkiri.

Tapi fondasi bukanlah rumah. Seremoni bukanlah hasil. Inovasi yang selama ini berhenti di meja publikasi tidak akan otomatis berubah menjadi produk ekonomi hanya dengan menandatangani PKS.

Pertanyaan yang relevan bukan berapa banyak kampus yang ikut. Pertanyaannya: satu tahun dari sekarang, berapa paten yang benar-benar didampingi, berapa yang dilisensikan ke industri, dan berapa yang menghasilkan pendapatan bagi peneliti dan kampus?

sumber : https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/sebanyak-113-perguruan-tinggi-swasta-siap-bentuk-sentra-kekayaan-intelektual

Artikel Lainnya

Ilmuwan Berhasil Merekam Kelahiran Plasma, dan Ini Bisa Mengubah Cara Dunia Menghasilkan Energi

Rani RahmawatiMay 3, 20260

• Sains Teknologi

Pentagon Rekrut 7 Raksasa AI untuk Sistem Militer Rahasia, Anthropic Ditinggal Sendiri

May 3, 2026

113 Kampus Siap Punya Sentra KI, Tapi Inovasi Masih Sering Berhenti di Meja Publikasi

June 3, 2026

Vibe Coding Itu Nyata, Tapi Kamu Tetap Harus Bisa Mikir Seperti Programmer

May 4, 2026

The post 113 Kampus Siap Punya Sentra KI, Tapi Inovasi Masih Sering Berhenti di Meja Publikasi appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 29 MEI 2026, Ketika harga emas dunia naik, logika sederhana mengatakan orang akan membeli emas batangan, bukan perhiasan. Data membenarkan sebagian: konsumsi perhiasan emas domestik turun 27 persen dalam setahun. Tapi logika itu tidak menceritakan seluruh cerita.

Nilai ekspor perhiasan Indonesia justru melonjak 64,72 persen, dari US$5,5 miliar menjadi US$9,1 miliar. Artinya, industri perhiasan nasional tidak sedang sekadar bertahan. Ia sedang bergeser: dari mengandalkan pasar domestik ke mengisi pasar global dengan desain dan identitas budaya yang tidak dimiliki logam mulia polos.

Data yang Perlu Diketahui

1. 1.402 ton permintaan emas batangan dunia (2025), naik 16% dari 1.208 ton
2. 16,6 ton konsumsi perhiasan emas Indonesia (2025), turun dari 22,8 ton (2024), atau -27%
3. US$9,1 miliar ekspor barang perhiasan & barang berharga (2025), naik dari US$5,5 miliar, atau +64,72%
4. 539 unit usaha industri perhiasan di Indonesia: 411 kecil, 79 menengah, 49 besar
5. 21.116 tenaga kerja terserap di sektor ini
6. 83,96% produk ekspor utama berupa perhiasan dari logam mulia selain perak (nilai US$7,64 miliar)

Dua Wajah yang Bekerja Bersamaan

Yang menarik dari industri perhiasan nasional adalah ia tidak bergerak monolitik. Ada dua sisi dengan dinamika berbeda:

Pasar domestik (-27% konsumsi) Ketika harga emas naik, daya beli masyarakat untuk perhiasan sebagai aksesori menurun. Konsumen beralih ke logam mulia batangan yang dianggap lebih “murni investasi”. Margin penjualan ritel perhiasan tertekan.

Pasar ekspor (+64,72% nilai) Justru sebaliknya. Perhiasan Indonesia dengan desain kaya budaya lokal menjadi produk premium di pasar global. Kreativitas desain dan fleksibilitas material (emas, perak, batu mulia) menjadi daya saing yang tidak dimiliki logam mulia batangan.

*Paradoks emas Mei 2026: harga logam mulia yang naik membuat konsumen domestik berpikir dua kali membeli perhiasan, tapi di saat bersamaan membuat produk perhiasan Indonesia lebih bernilai di mata eksportir. Dua efek yang berlawanan, tapi ekspor menang besar. *

Mengapa Pelaku Industri Tidak Berbondong-bondong Pindah ke Logam Mulia?

Dirjen IKMA Reni Yanita menyebut mayoritas IKM perhiasan tetap fokus memproduksi perhiasan. Bukan karena mereka tidak tahu peluang, tapi karena hambatan masuk ke bisnis logam mulia sangat tinggi.

Direktur Utama UBS Eddy Yahya dan Sekjen Asosiasi Pengusaha Perhiasan Indonesia Iskandar Husin memberikan gambaran yang sama:

Bisnis logam mulia → butuh modal besar, reputasi kuat, branding terpercaya, sertifikat keaslian, izin perdagangan komoditas

Harga bahan baku → berubah hampir setiap hari, fluktuasi global tinggi

Likuiditas → jauh lebih tinggi karena nilai bahan baku besar

Konsumen → cenderung memilih kadar emas atau gramasi lebih ringan agar lebih efisien

Dosen ISI Yogyakarta, Alvi Lufiani, menambahkan bahwa logam mulia juga menuntut perhatian pada aspek hukum yang lebih ketat. Tidak semua pengusaha perhiasan siap masuk ke arena itu.

Artinya: industri perhiasan dan logam mulia adalah dua ekosistem berbeda. Satu tidak bisa otomatis menggantikan yang lain.

Yang Bekerja, dan yang Masih Rapuh

Kemenperin melalui Ditjen IKMA terus memperkuat ekosistem perhiasan dengan:

→ Koordinasi lintas kementerian dan lembaga
→ Lembaga jasa bullion dan pembiayaan
→ Promosi, pameran, bimbingan teknis, workshop ekspor
→ Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Ini semua baik. Tapi pertanyaan struktural tetap menganga:

Jika konsumsi domestik terus turun, apakah ketergantungan pada ekspor terlalu besar? 83,96 persen ekspor perhiasan dalam satu kategori produk (logam mulia selain perak) menunjukkan konsentrasi risiko. Satu gejolak di pasar global bisa berdampak besar.

Penutup: Ekspor Meledak, Tapi Domestik Jangan Dilupakan

Industri perhiasan nasional membuktikan bahwa ia tidak mati hanya karena orang lebih suka membeli emas batangan. Kreativitas desain, fleksibilitas material, dan identitas budaya lokal adalah aset yang tidak dimiliki logam mulia polos.

Tapi momentum ekspor yang luar biasa ini belum berarti masalah domestik selesai. Daya beli masyarakat terhadap perhiasan sebagai aksesori mewah terus tergerus. Jika tren penurunan konsumsi domestik berlanjut, industri perhiasan akan semakin tergantung pada pasar luar negeri yang lebih fluktuatif.Pertanyaan yang relevan bukan apakah ekspor bisa terus tumbuh. Pertanyaannya: berapa lama pasar domestik bisa diabaikan, dan apa yang akan terjadi jika ekonomi global melambat?

Sumber: Keterangan tertulis Kemenperin, Jakarta, 29 Mei 2026; data World Gold Council, BPS, SIINas, Trademap.org.

Artikel Lainnya

Mau Ekspor ke Eropa? Mulai 2027, Produkmu Perlu Punya ‘Paspor Digital’

news_tjcMay 18, 20260

• Bisnis

Produk Kriya dan Fesyen RI Sudah Bagus, Tapi Kenapa Masih Susah Naik Kelas?

April 30, 2026

Di Tengah Konsumsi Domestik Anjlok 27%, Ekspor Perhiasan Justru Melonjak 64%

June 1, 2026

Perang di Timur Tengah Tak Mampu Membendung Ekspor China. Boom AI yang Jadi Penyelamatnya

May 9, 2026

The post Di Tengah Konsumsi Domestik Anjlok 27%, Ekspor Perhiasan Justru Melonjak 64% appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 28 MEI 2026 Indonesia memiliki salah satu populasi usia produktif terbesar di Asia Tenggara. Tapi besar tidak otomatis berarti siap. Data dari berbagai pelatihan industri menunjukkan bahwa kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pabrik masih menjadi tembok yang sama tingginya dengan optimisme demografi.

ASEAN-Japan Forum yang digelar di Jakarta (19/5) justru mengangkat masalah itu sebagai isu utama: transformasi digital dan industri hijau membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya bisa mengoperasikan mesin, tapi juga memahami IoT, mengelola data, dan berkontribusi pada efisiensi energi. Sementara itu, sistem pendidikan vokasi dan pelatihan kerja masih dalam proses mengejar ketertinggalan.

Data yang Perlu Diketahui

1. 110 orang peserta pelatihan LeMMI 4.0 (2021–2026) untuk dosen dan mahasiswa Politeknik STMI Jakarta
2. 258 orang praktisi industri di PIDI 4.0 yang mendapat pelatihan serupa
3. Sejak 2022 kerja sama Kemenperin dengan METI Jepang dan AOTS untuk penguatan tenaga pengajar
4. 5S & Kaizen metodologi yang dikembangkan untuk produktivitas
5. GX dan DX fokus perluasan program pada 2025 (Green & Digital Transformation)
6. Big Data, IoT, Cloud Computing topik pelatihan BPSDMI untuk level manajerial

Kesenjangan yang Tidak Bisa Ditutup Hanya dengan Slogan

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut tantangan utama ada di dua tempat: kesiapan teknologi digital dan kualitas tenaga kerja. Kalimat itu memang benar. Tapi dari angka peserta pelatihan di atas — 110 orang untuk rentang lima tahun — terlihat bahwa program yang ada masih bersifat pilot, tidak masif.

Populasi usia produktif Indonesia → puluhan juta orang

Peserta pelatihan industri 4.0 dari program unggulan → ratusan orang

Artinya, rasio pelatihan terhadap kebutuhan masih sangat kecil. BPSDMI memang aktif menyelenggarakan program, tapi skalanya belum sebanding dengan target Making Indonesia 4.0.

Apa yang Disampaikan Forum, dan Apa yang Tidak

Presiden Direktur JETRO Jakarta, Shinji Hirai, menyoroti bahwa industri butuh talenta dengan kemampuan pemecahan masalah dan adaptasi. Ini adalah diagnosis yang tepat. Namun forum tersebut — seperti kebanyakan forum kerja sama — lebih banyak menghasilkan pernyataan komitmen daripada mekanisme pendanaan atau target kuantitatif yang mengikat.

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menekankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan. Tapi pertanyaan yang tidak terjawab: siapa yang membayar untuk peningkatan skala? Program dari Jepang melalui AOTS dan METI memberikan metodologi (5S, Kaizen, GX, DX), tapi kapasitas pelatih dan sarana prasarana tetap menjadi beban APBN yang terbatas.

Yang Berhasil Dilakukan — dan Batasannya

Kemenperin bersama mitra Jepang telah menjalankan proyek pengembangan SDM sejak 2022. Hasil konkretnya:

→ Penguatan tenaga pengajar di politeknik industri
→ Pelatihan LeMMI 4.0 untuk 110 dosen & mahasiswa
→ Pelatihan 258 praktisi di PIDI 4.0
→ Topik Big Data, IoT, Cloud Computing mulai diajarkan

Ini bukan pencapaian kecil. Tapi 110 orang dalam lima tahun tidak akan mengubah struktur angkatan kerja Indonesia secara signifikan. Sementara itu, industri garmen, elektronik, dan otomotif terus mengeluh soal kesulitan mencari tenaga terampil.

Paradoks yang Tak Terhindarkan

Indonesia punya bonus demografi terbesar dalam sejarahnya. Tapi jika sistem pelatihan hanya menjangkau sebagian kecil dari populasi itu, bonus tersebut akan berubah menjadi beban: banyak pengangguran muda yang tidak memiliki keterampilan yang dicari industri.

Penutup: Program Sudah Ada, Skalanya yang Jadi Pekerjaan Rumah

ASEAN-Japan Forum berhasil menjadi ruang kolaborasi yang produktif secara diplomatik. Tapi kolaborasi tanpa target ekspansi tahunan yang agresif hanya akan menghasilkan laporan kemajuan, bukan lompatan daya saing.

Kemenperin dan BPSDMI memiliki fondasi yang benar: pelatihan berbasis kebutuhan industri, keterlibatan mitra internasional, dan fokus pada 4.0. Yang kurang adalah kecepatan dan skala.

Pertanyaan yang relevan bukan apakah program ini bagus — jelas iya. Pertanyaannya: berapa juta tenaga kerja yang akan tersentuh dalam lima tahun ke depan, dan dengan anggaran berapa?

*Sumber: Keterangan tertulis Kemenperin, Jakarta, 28 Mei 2026; ASEAN-Japan Forum di Jakarta, 19 Mei 2026.

Artikel Lainnya

Kerja ke Luar Negeri Langsung dari SMK, Tiket Emas atau Jalan Terjal? Simak Plus-Minus dan Risiko buat Kamu

Rani RahmawatiApril 27, 20260

• Sumber Daya Manusia

Terobosan dari Atas Jurang: 105 Jembatan Gantung Siap Putus Isolasi Desa

April 24, 2026

Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Dimulai untuk 10 Ribu Anak Muda yang Siap Terjun ke Dunia Kerja

April 24, 2026

Airbus Masuk, Indonesia Incar Posisi ke-4 Pasar Aviasi Dunia. Tapi Masih Ada PR Besar.

May 8, 2026

The post Di Tengah Populasi Muda yang Melimpah, Industri Masih Kekurangan Tenaga Kerja yang Siap Pakai appeared first on Teknik Jaya News.

BANDUNG, 26 MEI 2026, Di tengah gelombang permintaan global untuk mineral kritis, nikel, kobalt, litium, tembaga, dan tanah jarang, yang mendorong transisi energi dan revolusi kendaraan listrik, Indonesia menghadapi paradoks yang jarang dibicarakan: kita tahu punya banyak mineral strategis, tapi belum cukup tahu persisnya di mana, seberapa dalam, dan berapa volumenya.

Penandatanganan Implementation Agreement antara Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi dengan Chengdu Center of China Geological Survey (CC-CGS) pada 26 Mei di Bandung adalah langkah langsung menjawab paradoks itu. Bukan sekadar kerja sama diplomatik, tapi kolaborasi teknis yang menyasar kemampuan pemetaan yang selama ini menjadi salah satu titik lemah Indonesia dalam mengelola kekayaan geologinya.

Peta yang Belum Lengkap, Potensi yang Belum Terukur

Pemetaan geokimia adalah proses pengambilan sampel tanah, batuan, sedimen, dan air untuk mendeteksi konsentrasi unsur mineral di bawah permukaan, tanpa harus mengebor terlebih dahulu. Hasilnya adalah peta distribusi mineral yang menjadi panduan eksplorasi: di mana perlu diteliti lebih lanjut, di mana tidak perlu buang anggaran.

Indonesia memiliki keragaman geologi yang luar biasa, rangkaian busur vulkanik, cekungan sedimen, dan sabuk mineral yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Tapi peta geokimia yang komprehensif dan terkini untuk seluruh wilayah itu belum sepenuhnya ada. Akibatnya, potensi mineral yang belum terpetakan bisa lebih besar dari yang sudah diketahui.

Dalam kompetisi global untuk mineral kritis, negara yang pertama tahu di mana cadangannya berada adalah yang paling siap menarik investasi eksplorasi berkualitas tinggi, bukan sekadar yang punya lahan terluas.

Apa yang Konkret dari Kerja Sama Ini?

Implementation Agreement, berbeda dari MoU yang sifatnya lebih deklaratif, adalah dokumen teknis yang merinci program kerja, tanggung jawab masing-masing pihak, dan output yang diharapkan. Dua fokus utamanya:

• Pemetaan geokimia : berbagi metodologi, data, dan kapasitas analisis untuk memetakan distribusi mineral di wilayah prioritas Indonesia secara lebih sistematis dan akurat
• Penilaian sumber daya mineral : mengintegrasikan data geologi, geokimia, dan geofisika untuk menghasilkan estimasi cadangan yang lebih dapat diandalkan, informasi kunci untuk keputusan investasi eksplorasi

Chengdu Center of China Geological Survey dipilih bukan tanpa alasan. CC-CGS adalah salah satu pusat investigasi geologi paling aktif di China, dengan rekam jejak panjang dalam pemetaan mineral di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Pengalaman mereka dalam kondisi geologi yang beragam adalah aset yang relevan untuk kompleksitas geologi Indonesia.

Mineral Kritis: Mengapa Ini Bukan Sekadar Urusan Geologi

Permintaan global untuk mineral kritis diproyeksikan melonjak drastis dalam dua dekade ke depan. Nikel untuk baterai EV, tembaga untuk kabel dan panel surya, kobalt untuk penyimpanan energi, dan tanah jarang untuk magnet motor listrik, semuanya ada di Indonesia dalam jumlah yang signifikan.

Tapi “ada” dan “bisa dimanfaatkan secara optimal” adalah dua hal berbeda. Investor eksplorasi global tidak hanya mencari wilayah dengan potensi geologi, mereka mencari data yang cukup matang untuk mengurangi risiko awal eksplorasi. Peta geokimia yang akurat dan penilaian sumber daya yang terintegrasi adalah justru data yang mereka butuhkan sebelum memutuskan untuk masuk.

Tanpa data geologi yang memadai, cadangan mineral terbaik pun bisa terabaikan, sementara negara lain dengan peta yang lebih lengkap menarik lebih banyak investasi eksplorasi berkualitas.

16 Tahun Kolaborasi, dan Mengapa Implementation Agreement Lebih dari Sekadar Perpanjangan

Kerja sama antara Badan Geologi dan China Geological Survey bukan dimulai hari ini. MoU pertama ditandatangani di Beijing pada 18 Maret 2010, lebih dari 16 tahun yang lalu. Selama itu, kolaborasi ilmiah dan teknis di bidang geosains sudah berjalan dalam berbagai bentuk.

Yang membuat penandatanganan 26 Mei ini berbeda adalah sifatnya yang operasional. Implementation Agreement adalah instrumen pelaksanaan, artinya ada program kerja konkret, ada target, dan ada mekanisme evaluasi. Ini bukan lagi sekadar kesepakatan untuk bekerja sama, tapi komitmen tentang apa yang akan dikerjakan bersama dan bagaimana hasilnya diukur.

Yang Perlu Dipantau: Dari Data ke Keputusan

Kerja sama pemetaan geologi menghasilkan data, dan data hanya bernilai jika digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Ada dua pertanyaan yang akan menentukan dampak nyata dari Implementation Agreement ini:

• Akses data, apakah hasil pemetaan geokimia yang dihasilkan bersama akan dapat diakses oleh investor eksplorasi nasional dan internasional secara terbuka, atau tetap tersimpan sebagai arsip internal lembaga?
• Kecepatan pemetaan, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, berapa banyak area yang akan dipetakan dalam jangka waktu Implementation Agreement ini, dan apakah itu cukup untuk mengisi celah data yang paling kritis?

Data geologi yang baik adalah infrastruktur publik, seperti jalan atau pelabuhan, tapi untuk investasi sumber daya alam. Jika hasilnya bisa diakses secara luas, dampaknya akan jauh melampaui kerja sama bilateral antara dua lembaga geologi.

Sumber:-Siaran-pers-Badan-Geologi,-26-Mei-2026.-Penandatanganan-Implementation-Agreement-PSDMBP–CC-CGS,-Bandung.

Artikel Lainnya

Pemerintah Kaji CNG Gantikan LPG Impor, Alternatif Domestik Mulai Diuji Tapi Masih Tahap Konsolidasi

news_tjcApril 27, 20260

• Energi

Selat Hormuz Ditutup, Asia Kekurangan 10 Juta Barel Minyak Per Hari, Ekspor AS Tidak Cukup Menutupnya

April 23, 2026

Harta Karun Bawah Laut: “Raksasa Tidur” di Blok Ganal dan Peluang Indonesia Lepas dari Jerat Impor Energi

April 26, 2026

Pemerintah Coba Sambungkan Jaringan Gas dari Sumatera ke Jawa Timur, Pipa CISEM dan DUSEM

April 26, 2026

The post Indonesia Punya Mineral Kritis yang Dunia Butuhkan Tapi Kita Belum Sepenuhnya Tahu Ada di Mana. appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 20 MEI 2026, Dalam Rapat Paripurna DPR pekan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan seruan yang terdengar ambisius sekaligus familiar: Indonesia harus bisa memproduksi sendiri kendaraan bermotor, produk elektronik, dan barang-barang strategis lainnya. Jangan hanya jadi pasar, jadilah produsen.

Seruan ini bukan yang pertama terdengar di ruang kebijakan Indonesia. Tapi konteks 2026 berbeda dari dekade-dekade sebelumnya: industri manufaktur nasional baru saja mencatat pertumbuhan di atas ekonomi nasional untuk pertama kali dalam 13 tahun, investasi pabrik baru mengalir masif, dan hilirisasi mineral mulai menghasilkan rantai pasok komponen yang dulu harus diimpor seluruhnya.

Fondasinya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Tapi jarak antara “sudah ada fondasi” dan “sudah bisa produksi sendiri” masih butuh peta yang lebih spesifik dari sekadar seruan.

Di Mana Posisi Manufaktur Indonesia Saat Ini?

Sebelum bicara jarak ke tujuan, penting untuk tahu titik awalnya. Data Q1 2026 memberi gambaran yang cukup solid:

• 5,04%  Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas (yoy)
• 19,07%  Kontribusi manufaktur ke PDB nasional
• 1,03%  Kontribusi ke pertumbuhan ekonomi, tertinggi semua sektor
• 633 pabrik  Fasilitas produksi baru yang dilaporkan (per 23 April)
• Rp 418,62 triliun  Nilai investasi pabrik-pabrik baru tersebut

Angka-angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah sinyal bahwa pelaku industri sedang bergerak. Perusahaan tidak membangun pabrik baru di sektor yang mereka anggap meredup. Rp418 triliun investasi baru adalah taruhan konkret bahwa orang-orang yang uangnya dipertaruhkan percaya pada prospek manufaktur Indonesia.

Nikel → Baterai → Mobil Listrik: Rantai Pasok yang Sedang Dibangun

Argumen paling kuat untuk ambisi mobil nasional ada di satu kata: nikel. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, dan nikel adalah bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Logika rantainya sederhana: nikel diolah jadi bahan baterai, baterai jadi sel baterai, sel baterai jadi baterai EV, baterai EV jadi komponen utama kendaraan listrik. Jika setiap tahap rantai ini bisa dikerjakan di dalam negeri, Indonesia tidak hanya bisa mengekspor nikel mentah, tapi juga mengekspor baterai dan komponen otomotif bernilai jauh lebih tinggi.

Indonesia penghasil nikel terbesar dunia, tapi selama ini yang kita ekspor sebagian besar adalah bijih mentah. Ambisi mobil nasional akan lebih masuk akal jika rantai nikel-baterai-EV ini benar-benar terbangun di dalam negeri.

Industri otomotif Indonesia sebenarnya sudah punya fondasi yang tidak kecil. Pabrik-pabrik Toyota, Honda, Mitsubishi, dan Daihatsu di Indonesia bukan sekadar perakit, mereka sudah memproduksi komponen dengan kandungan lokal yang cukup tinggi, dan sudah mengekspor ke pasar global. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa membuat mobil, tapi apakah Indonesia bisa memiliki merek sendiri yang kompetitif secara global.

Lima Instrumen Kebijakan yang Sedang Dijalankan

Kemenperin tidak memulai dari nol dalam menjawab seruan Presiden. Melalui Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), lima instrumen kebijakan sudah berjalan paralel:

P3DN (Preferensi Produk Dalam Negeri) →  mewajibkan atau mendorong penggunaan produk lokal dalam pengadaan pemerintah, pasar captive yang nilainya ratusan triliun per tahun

• Penguatan TKDN →  standar minimum kandungan lokal yang memaksa industri menggunakan komponen dari produsen dalam negeri, bukan impor
• Hilirisasi industri →  mengolah bahan baku di dalam negeri sebelum diekspor, sudah berjalan di nikel, bauksit, dan tembaga
• Pengembangan SDM industri →  vokasi, pelatihan, dan kerja sama dengan institusi internasional untuk mencetak tenaga teknis yang dibutuhkan industri baru
• Dukungan pembiayaan & investasi →  Danantara sebagai kendaraan mobilisasi investasi untuk proyek-proyek industrialisasi strategis

Lima instrumen ini saling menguatkan, tapi masing-masing butuh implementasi yang konsisten dan tidak berhenti di tataran kebijakan. TKDN yang kuat tapi tidak diawasi akan disiasati. P3DN yang besar tapi prosesnya koruptif tidak akan membangun industri yang kompetitif.

Pertanyaan yang Belum Dijawab Seruan Ini

Ambisi memproduksi motor, mobil, dan televisi sendiri adalah tujuan yang valid, tapi seruan saja tidak cukup untuk menjawab tiga pertanyaan yang lebih spesifik:

1. Siapa yang membuat mereknya?  Memproduksi komponen untuk merek asing berbeda dari membangun merek nasional yang kompetitif secara global. Korea Selatan butuh puluhan tahun dan proteksi yang sangat ketat untuk membangun Hyundai dan Samsung. Model mana yang dipilih Indonesia?
2. Teknologinya dari mana?  Mobil listrik butuh teknologi baterai, manajemen daya, dan software kendaraan yang belum dikuasai sepenuhnya di dalam negeri. Alih teknologi dari mitra asing perlu dinegosiasikan dengan serius, bukan sekadar disebutkan dalam MoU.
3. Pasarnya bagaimana?  Pasar domestik Indonesia memang besar, tapi cukupkah untuk membuat industri otomotif atau elektronik nasional skala ekonomis? Atau perlu ekspor sejak awal seperti yang dilakukan Korea dan Tiongkok?

Dari Seruan ke Peta Jalan

Industrialisasi nasional bukan proyek satu periode pemerintahan. Korea Selatan membangun industri beratnya mulai tahun 1960-an dan baru matang dua dekade kemudian. China mengeksekusi rencana manufakturnya dengan kesabaran dan konsistensi yang diukur dalam hitungan dasawarsa.

Indonesia punya modal yang Korea dan China awal tidak punya sepenuhnya: sumber daya alam yang melimpah di titik pertemuan antara nikel, bauksit, dan tembaga dengan era kendaraan listrik dan energi terbarukan. Tapi modal itu hanya berguna jika ada peta jalan yang spesifik, komitmen kebijakan yang konsisten melampaui satu pemerintahan, dan kesiapan untuk bersaing, bukan sekadar dilindungi.

Seruan Presiden adalah sinyal niat yang kuat. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah rencana yang cukup spesifik untuk bisa dievaluasi, bukan hanya dikagumi.

sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482753/Kemenperin-Sambut-Seruan-Presiden-Prabowo-Percepat-Industrialisasi-Nasional

Artikel Lainnya

Membuat Pabrik Sendiri dari Nol Ternyata Lebih Untung daripada Beli Pabrik Orang, Ini Buktinya

Rani RahmawatiApril 22, 20260

• Manufaktur

USD 1,9 Juta dalam 5 Tahun, Tajikistan Digadang Jadi Gerbang Eurasia

June 17, 2026

Puluhan Miliar Dolar Investasi Tiongkok Masuk, RI Kekurangan SDM yang Siap

April 30, 2026

Industri Manufaktur RI Masih Ekspansi di Tengah Tekanan Global: Pasar Domestik Jadi Penopang, Tapi Masih Ada Subsektor yang Terkontraksi

May 1, 2026

The post Prabowo Ingin Indonesia Bikin Mobil Sendiri. Modalnya Sudah Ada, Yang Kurang Adalah Ini. appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 22 MEI 2026, Sebuah narasi yang cukup kuat beredar di kalangan ekonom dan analis kebijakan: industri manufaktur Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi dini, kontribusinya terhadap PDB menyusut, pertumbuhannya tertinggal, dan pabrik-pabrik tidak lagi jadi mesin utama ekonomi.

Kemenperin menolak narasi itu, bukan dengan bantahan retoris, tapi dengan membongkar kesalahan metodologi di balik data yang digunakan. Ada dua jebakan statistik yang membuat perbandingan data PDB manufaktur 2005–2025 menjadi menyesatkan, dan memahaminya penting sebelum menarik kesimpulan soal kondisi industri Indonesia.

Deindustrialisasi: Definisinya Ketat, Bukan Interpretasi

Dalam teori ekonomi, deindustrialisasi punya definisi yang presisi. Rowthorn dan Ramaswamy (1999), referensi standar dalam literatur ini, mendefinisikan deindustrialisasi sebagai kondisi ketika rasio PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional menurun secara konsisten.

Indikatornya jelas: bukan soal apakah industri tumbuh atau tidak, tapi apakah pangsa relatifnya terhadap total ekonomi mengecil. Dengan definisi ini, data BPS justru menunjukkan tren sebaliknya.

• 17,92%  Kontribusi PDB manufaktur terhadap PDB nasional, Q2 2022
• 19,20%  Kontribusi PDB manufaktur terhadap PDB nasional, Q1 2026

Meningkat, bukan menurun  Tren pergerakan

Jika menggunakan definisi standar, data ini tidak mendukung narasi deindustrialisasi. Kontribusi manufaktur justru naik sekitar 1,3 poin persentase dalam empat tahun terakhir.

Masalahnya bukan pada kesimpulannya, tapi pada data yang digunakan sebagai pondasinya. Membandingkan rasio PDB manufaktur 2005 dengan 2025 secara langsung adalah kesalahan metodologi, bukan perbedaan interpretasi.

Dua Alasan Data 2005–2025 Tidak Bisa Dibandingkan Langsung

Kemenperin mengidentifikasi dua perubahan mendasar yang membuat perbandingan time series data PDB manufaktur 2005–2025 secara langsung menjadi tidak valid:

1. Definisi industri manufaktur berubah pada 2010  Sebelum 2010, tiga subsektor masih dihitung sebagai bagian dari industri pengolahan: Pengadaan Air & Daur Ulang, Informasi & Komunikasi, dan Jasa Lainnya. Pada 2010, BPS memisahkan ketiganya menjadi sektor tersendiri dengan perhitungan PDB independen. Akibatnya, PDB industri pengolahan secara nominal berkurang, bukan karena industrinya mengecil, tapi karena definisinya dipersempit.

2. Metode perhitungan PDB berubah dari Seri 2000 ke Seri 2010  PDB Seri 2000 dihitung berdasarkan harga produsen, termasuk pajak produk dan subsidi. PDB Seri 2010 beralih ke harga dasar, harga sebelum intervensi pemerintah. Perubahan metode ini secara sistematis menghasilkan nilai PDB yang lebih rendah untuk sektor-sektor yang menerima subsidi besar, termasuk industri manufaktur tertentu.

Kombinasi dua perubahan ini menghasilkan penurunan rasio PDB manufaktur yang terlihat pada data 2005–2025, tapi penurunan itu sebagian besar adalah artefak perubahan metode, bukan cermin kondisi industri yang sesungguhnya. Membandingkan angka 2005 dengan 2025 sama seperti membandingkan dua ukuran yang berbeda skalanya.

Indikator Kedua: Tidak Ada Pergeseran Tenaga Kerja

Deindustrialisasi dalam teori tidak hanya terlihat dari data PDB, tapi juga dari pergerakan tenaga kerja. Jika manufaktur sedang melemah secara fundamental, pekerja akan berpindah ke sektor lain, terutama jasa.

Data BPS menunjukkan yang sebaliknya:

• 18,7 juta orang  Tenaga kerja industri pengolahan (2021)
• 20,3 juta orang  Tenaga kerja industri pengolahan (2025)
• +8,63%  Pertumbuhan dalam 4 tahun
• +2,78%  Rata-rata pertumbuhan tenaga kerja per tahun

Tidak ada perpindahan massal pekerja dari manufaktur ke sektor jasa. Sektor jasa yang tumbuh pesat memang ada, tapi pertumbuhannya diisi oleh angkatan kerja baru, bukan oleh pekerja yang keluar dari manufaktur.

Pertama Kali dalam 13 Tahun: Manufaktur Tumbuh di Atas Ekonomi Nasional

Di balik perdebatan metodologi, ada satu fakta yang cukup signifikan untuk dicatat: pada 2025, untuk pertama kalinya sejak 2011, pertumbuhan industri pengolahan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

5,30%  Pertumbuhan industri pengolahan 2025

5,11%  Pertumbuhan ekonomi nasional 2025

2011, 13 tahun yang lalu  Terakhir kali terjadi

Ini bukan angka yang bisa diabaikan. Selama 13 tahun, manufaktur selalu tumbuh di bawah ekonomi nasional, artinya pangsa relatifnya terus menyusut meski secara absolut tetap naik. Pada 2025, pola itu akhirnya berbalik.

Pertumbuhan manufaktur yang melampaui ekonomi nasional berarti sektor ini kembali menjadi penggerak, bukan sekadar penumpang pertumbuhan ekonomi.

Sinyal dari Lapangan: 633 Pabrik Baru dalam Proses

Selain data makro, ada sinyal mikro yang juga relevan: per 23 April 2026, sebanyak 633 perusahaan melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru ke Kemenperin.

• 633 perusahaan  Perusahaan yang membangun fasilitas produksi baru
• Rp 418,62 triliun  Nilai investasi total
• 219.684 orang  Potensi serapan tenaga kerja baru

Angka ini adalah indikator leading, sinyal tentang kondisi industri 1–3 tahun ke depan, bukan potret hari ini. Perusahaan tidak membangun pabrik baru di sektor yang mereka anggap sedang dalam fase penurunan.

Satu Pelajaran dari Perdebatan Ini

Perdebatan soal deindustrialisasi Indonesia sebenarnya adalah perdebatan yang produktif, jika dilandasi data yang dibaca dengan benar. Yang menjadi masalah adalah ketika kesimpulan besar ditarik dari perbandingan data yang berbeda definisi dan metode tanpa catatan metodologi yang memadai.

Kemenperin benar bahwa data 2005–2025 tidak bisa dibandingkan langsung. Tapi narasi deindustrialisasi juga tidak sepenuhnya salah arah, ada tantangan nyata di industri manufaktur Indonesia yang perlu diakui: produktivitas yang masih di bawah negara tetangga, dominasi industri padat karya yang belum bergeser cukup cepat ke nilai tambah tinggi, dan ketergantungan pada komoditas yang harganya siklikal.

Data yang benar adalah titik awal, bukan titik akhir diskusi.

sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482756/Kemenperin:-Data-BPS-Buktikan-Manufaktur-RI-Masih-Jadi-Motor-Ekonomi

Artikel Lainnya

Manufaktur RI Sedang Deindustrialisasi? Data Bilang Tidak, Tapi Cara Membacanya Harus Benar.

news_tjcMay 24, 20260

• Manufaktur

176 Kawasan Industri, 98.000 Hektare dan Masalah Air Limbah yang Selama Ini Diabaikan

May 13, 2026

Kemenperin Percepat Industri 4.0 : Dua Perusahaan Dapat Pendampingan, Tapi Dari Ribuan yang Membutuhkan

June 17, 2026

Industri Manufaktur RI Masih Ekspansi di Tengah Tekanan Global: Pasar Domestik Jadi Penopang, Tapi Masih Ada Subsektor yang Terkontraksi

May 1, 2026

The post Manufaktur RI Sedang Deindustrialisasi? Data Bilang Tidak, Tapi Cara Membacanya Harus Benar. appeared first on Teknik Jaya News.