Delapan puluh persen pemimpin industri manufaktur menyebut kekurangan tenaga kerja terampil sebagai masalah terbesar mereka. Ini bukan angka kecil. Tapi jika berhenti di situ, kita melewatkan krisis yang jauh lebih serius yang berlangsung di bawahnya.

Sekitar 433.000 posisi manufaktur tercatat kosong di akhir 2025. Dalam beberapa tahun ke depan, angka pekerjaan yang diprediksi tidak akan terisi mencapai 1,9 juta. Tapi menambah headcount saja tidak akan menyelesaikan masalah ini, karena masalah terbesarnya bukan kekosongan kursi, melainkan kekosongan pengetahuan.

Yang benar-benar sedang hilang bukan hanya tenaga kerja. Yang hilang adalah pemahaman mendalam tentang mengapa mesin tertentu berperilaku seperti itu, bagaimana masalah serupa pernah diselesaikan, dan keputusan apa yang pernah dibuat beserta alasannya.

Pengetahuan semacam itu tidak tertulis di manual. Ia ada di kepala para veteran, dan ketika mereka pensiun, ia pergi bersama mereka.

Tiga Tekanan yang Memperparah Situasi Sekaligus

Krisis ini tidak datang dari satu arah. Ada tiga tekanan yang bergerak bersamaan dan saling memperkuat:

Pertama, tim yang makin ramping di tengah ekspektasi produksi yang makin tinggi. ISM Manufacturing Index kembali ke zona ekspansi di angka 52,6 pada Januari, sinyal pertumbuhan setelah lebih dari setahun kontraksi. Tapi komponen ketenagakerjaan masih dalam kontraksi di 48,1. Artinya: produksi harus naik, tapi tim belum bertambah.

Kedua, tuntutan kompetensi yang berubah. Karyawan baru kini diharapkan menguasai sistem otomasi, data produksi, dan alur kerja kompleks sejak hari pertama, tapi infrastruktur pelatihan hampir tidak ada.

→  Hanya 20% produsen melaporkan investasi signifikan dalam upskilling karyawan.

→  Hanya 8% karyawan menyebut perusahaan mereka aktif mendukung reskilling untuk teknologi baru.

Ketiga, dan paling mengkhawatirkan, gelombang pensiun yang tidak bisa ditunda:

73% pemimpin senior manufaktur memperkirakan akan pensiun dalam satu dekade ke depan, membawa serta pengetahuan yang tidak pernah sepenuhnya didokumentasikan.

Ketika tiga tekanan ini bertemu secara bersamaan, setiap keputusan mendesak menjadi lebih lambat, lebih sulit, dan lebih mahal. Tim mulai default ke asumsi ‘cukup baik’, bukan karena malas, tapi karena konteks untuk membuat keputusan yang lebih baik tidak lagi tersedia.

Seperti Apa Krisis Ini di Lantai Produksi

Ini bukan sekadar masalah strategis yang terasa jauh dari pekerjaan harian. Konsekuensinya nyata dan terasa setiap hari di lantai pabrik.

Rata-rata, tim menghabiskan satu jam per hari hanya untuk mencari gambar teknis, riwayat komponen, catatan supplier, dan keputusan masa lalu yang seharusnya mudah ditemukan.

Informasinya sebenarnya ada. Masalahnya tersebar di mana-mana: drive bersama yang tidak terstruktur, folder PLM, catatan ERP, wiki internal, spreadsheet individual, dan kepala beberapa orang yang kebetulan sudah lama bekerja di sana.

Pola yang terjadi kemudian mudah diprediksi: pekerjaan mengantre di sekitar segelintir orang yang jadi ‘tempat bertanya’. Karyawan baru butuh waktu jauh lebih lama untuk produktif. Tim mengulang pekerjaan yang sudah pernah dilakukan karena mencari jawaban lebih lama dari mengerjakan ulang dari awal.

Di lapangan, ini berarti: cacat produksi lebih lama didiagnosis, rework menumpuk lebih cepat, dan masalah kecil berkembang menjadi keterlambatan besar, karena konteks di balik keputusan masa lalu tidak bisa diakses.

Solusi yang selama ini dicoba, shared drive yang lebih rapi, konvensi penamaan yang lebih ketat, wiki internal, tidak menyentuh akar masalahnya. Semua sistem itu masih bergantung pada satu asumsi yang tidak bisa diandalkan: bahwa orang tahu apa yang harus dicari, dan tahu di mana harus mencarinya.

Di Sinilah AI Bisa Membuat Perbedaan yang Nyata

Jawabannya sebenarnya sudah ada di dalam organisasi, dalam bentuk gambar teknis, revisi desain, catatan inspeksi, riwayat supplier, dan dokumen keputusan yang tersebar. Yang kurang bukan datanya. Yang kurang adalah kemampuan untuk menemukan dan menghubungkan semua itu pada saat yang tepat.

Platform manufaktur modern yang didukung AI kini bisa menyatukan sumber-sumber tersebut dan membuatnya bisa dicari menggunakan bahasa alami, tanpa harus tahu nomor part atau lokasi file yang tepat. Karyawan baru bisa mengakses konteks di balik keputusan masa lalu tanpa harus menunggu seseorang menjelaskannya. Tim berpengalaman bisa membangun di atas pekerjaan yang sudah ada, bukan memulai dari nol.

Ketika engineer bisa menemukan desain serupa dalam hitungan detik alih-alih jam, dan ketika tim bisa melacak apa yang berubah beserta alasannya, produktivitas berhenti bergantung pada ingatan individu.

Ini bukan tentang menggantikan pengalaman manusia dengan algoritma. Ini tentang memastikan bahwa pengetahuan yang sudah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun tidak hilang begitu saja ketika orangnya pergi, dan bahwa karyawan baru punya fondasi yang nyata untuk berdiri di atasnya.

Mendokumentasikan Pengetahuan Adalah Soal Menghargai Kerja Keras

Pasar tenaga kerja akan tetap bergejolak. Tekanan biaya tidak akan mereda dalam waktu dekat. Tapi perusahaan yang membangun sistem untuk mendemoktratisasi pengetahuan, yang membuatnya bisa diakses oleh siapa saja, bukan hanya oleh yang paling senior, akan bergerak lebih cepat dengan tim yang lebih kecil dan lebih baru.

Generasi pemimpin berikutnya adalah mereka yang mengambil pembelajaran terpenting dari karier mereka dan memastikan pembelajaran itu tidak ikut pensiun bersama pemiliknya.

Mendokumentasikan dan menghubungkan pengetahuan bukan hanya soal efisiensi operasional. Ini soal menghargai pengalaman yang telah dibangun, menghormati orang-orang yang mengajarkannya, dan memastikan pekerja masa depan tidak harus memulai dari halaman kosong.

Perusahaan yang memahami ini tidak hanya menyelesaikan masalah bottleneck hari ini. Mereka membangun aset paling berharga yang bisa dimiliki organisasi manufaktur: pengetahuan kolektif yang terus bekerja, jauh setelah orang-orang yang membangunnya telah lama berlalu.

oleh : Aaron Lober, VP of Marketing and Manufacturing Intelligence Lead at CADDi – https://industrytoday.com/manufacturings-growing-knowledge-crisis/

Artikel Lainnya

Kemenperin Gandeng MNC University: Pendidikan Vokasi Industri Coba Diperkuat, Tapi Masih Ada PR Soal Skala dan Merata

Rani RahmawatiApril 27, 20260

• Manufaktur

Asah Potensi, Kemenperin Dorong IKM Perkakas Tangan Lebih Berdaya Saing

April 28, 2026

Industri Manufaktur RI Masih Ekspansi di Tengah Tekanan Global: Pasar Domestik Jadi Penopang, Tapi Masih Ada Subsektor yang Terkontraksi

May 1, 2026

Ekspor Kawat Baja RI Anjlok 48% dalam 5 Tahun. Pabrik Rp300 Miliar di Subang Ini Mulai Balik Arah.

May 8, 2026

The post 73% Pemimpin Senior Manufaktur Akan Pensiun dalam 10 Tahun — dan Pengetahuan Mereka Akan Ikut Pergi Bersama Mereka appeared first on Teknik Jaya News.

TANGERANG SELATAN, 22 MEI 2026 — Indonesia punya darurat sampah plastik perkotaan. Banyak daerah tidak memiliki fasilitas pengolahan yang memadai. BRIN mengembangkan solusi: mengubah plastik menjadi bahan bakar minyak melalui teknologi pirolisis.

Hasilnya, secara teknis, mengesankan. LAHSADIMIN Generasi 2 mampu mengolah 1,25 ton sampah plastik per hari, dengan target hingga 5 ton. Sistem multikontinu memungkinkan plastik langsung dimasukkan tanpa pemilahan. Tapi cerita Generasi 1 meninggalkan satu pelajaran penting: teknologi canggih tidak ada artinya jika tidak menguntungkan secara ekonomi.

Data yang Perlu Diketahui

• LAHSADIMIN Generasi 1 → kapasitas 400 kg sampah plastik/hari → hasil ~300 liter minyak mentah → tidak ekonomis, tidak menarik investor
• LAHSADIMIN Generasi 2 → kapasitas 1,25 ton/hari (target hingga 5 ton) → operasi multikontinu tanpa pemilahan → bahan baku: residu padat plastik RDS
• Plastik jenis PP, PS, PE → bahan baku awal Generasi 1
• Gas hasil pirolisis → dikompresi menjadi produk bernilai tambah
• Target sistem besar → solusi untuk pengolahan 100 ton sampah/hari, dengan ~10% berupa sampah plastik
• Harga beli RDS ditargetkan >Rp1.000/kg → agar fasilitas RDS layak dibangun lebih luas

Generasi 1 Gagal. Apa yang Berubah di Generasi 2?

Perekayasa BRIN, Agus Kismanto, jujur mengakui kegagalan ekonomis Generasi 1: hasil 300 liter per hari tidak mampu menutup biaya operasional. Investor tidak tertarik.

Generasi 2 mencoba mengatasi tiga kelemahan:

Kapasitas dinaikkan 3-12 kali lipat → dari 400 kg menjadi 1,25-5 ton per hari

Operasi dari semi-kontinu menjadi multikontinu → plastik bisa langsung masuk tanpa pemilahan, efisiensi naik

Sistem dua tahap dengan plastic-based liquefaction → plastik dicairkan dulu, pirolisis lebih efisien, reaktor lebih ringkas

Produk tambahan bukan hanya BBM, tapi juga gas hasil pirolisis yang dikompresi

Semua ini adalah lompatan teknis yang signifikan. Tapi pertanyaan fundamental belum terjawab.

Paradoks Pirolisis BRIN

Secara teknis, LAHSADIMIN Generasi 2 adalah kemajuan nyata. Tapi Generasi 1 tidak gagal karena teknologi buruk. Ia gagal karena biaya operasional lebih tinggi dari nilai jual produk. Menambah kapasitas memang menurunkan biaya per unit, tapi apakah cukup untuk mencapai titik impas? BRIN belum menyebutkan angka perhitungan keekonomiannya.

Potensi Pasar dan Celah yang Masih Ada

Agus menyebut bahwa dengan LAHSADIMIN Generasi 2, RDS (refuse derived solid) bisa dibeli di atas Rp1.000 per kilogram. Ini penting. Karena jika harga beli RDS layak, maka fasilitas pengolahan sampah menjadi lebih menarik untuk dibangun.

Tapi ada beberapa celah yang perlu diperhatikan:

Pertama, rantai pasokan bahan baku.

LAHSADIMIN Generasi 2 membutuhkan RDS. RDS sendiri adalah produk dari pengolahan sampah perkotaan yang sudah dipilah. Saat ini, berapa banyak fasilitas RDS yang beroperasi di Indonesia? Jika sedikit, maka teknologi pirolisis akan kekurangan umpan.

Kedua, harga jual output.
Minyak hasil pirolisis adalah minyak plastik mentah (crude plastic oil). Harganya di pasar berapa? Apakah kompetitif dengan BBM fosil atau bahan bakar alternatif lain? BRIN tidak menyebutkan.

Ketiga, biaya investasi dan operasional.
Generasi 1 tidak ekonomis. Generasi 2 lebih efisien, tapi berapa biaya reaktor, biaya energi, biaya perawatan, dan tenaga kerja? Tanpa angka-angka itu, investor tetap akan ragu.

Apa yang Bekerja, dan Apa yang Masih Pekerjaan Rumah

Yang sudah benar dari pendekatan BRIN:

→ Peningkatan kapasitas → skala ekonomi adalah kunci
→ Operasi multikontinu tanpa pemilahan → mengurangi biaya sortasi
→ Produk gas juga dimanfaatkan → tidak ada limbah sekunder
→ Target sebagai bagian dari sistem 100 ton/hari → tidak berdiri sendiri

Tapi yang masih perlu dijawab:

→ Studi kelayakan ekonomi yang transparan
→ Harga patokan minyak plastik mentah vs alternatif
→ Skema pendanaan dan insentif untuk adopsi di daerah
→ Uji coba lapangan dengan skala 5 ton/hari di kota nyata, bukan laboratorium

Pertanyaan yang Tidak Boleh Dilupakan

Teknologi pirolisis BRIN secara teknis layak diapresiasi. Tapi sejarah penuh dengan inovasi bagus yang mati karena tidak laku. Generasi 1 sudah membuktikan bahwa “teknologi berfungsi” tidak cukup. Pertanyaannya: apakah LAHSADIMIN Generasi 2 sudah dihitung dengan cermat biaya per liter produk, titik impas, dan keunggulan kompetitifnya di pasar? Jika belum, ia berisiko mengulang nasib Generasi 1.

Penutup: Solusi Teknis Sudah Ada. Solusi Ekonomi Masih Tanda Tanya.

BRIN berhasil merancang ulang teknologi pirolisis dengan kapasitas industri. LAHSADIMIN Generasi 2 menjanjikan efisiensi lebih tinggi, proses lebih sederhana, dan produk lebih bervariasi. Ini bukan pencapaian kecil.

Tapi masalah sampah plastik Indonesia tidak akan terselesaikan oleh satu teknologi keren. Ia membutuhkan ekosistem: pasokan RDS yang stabil, harga jual yang kompetitif, regulasi yang mendukung, dan investor yang percaya bahwa bisnis ini menguntungkan.

BRIN sudah melakukan bagiannya sebagai lembaga riset. Sekarang pertanyaan beralih ke pemerintah daerah, swasta, dan pemodal: apakah sistem yang lebih besar ini benar-benar bisa berjalan, atau hanya menjadi proyek percontohan lain yang tidak pernah direplikasi?

sumber : https://brin.go.id/news/128509/brin-kembangkan-teknologi-pirolisis-berskala-industri-berkapasitas-1-hingga-5-ton-per-hari

Artikel Lainnya

113 Kampus Siap Punya Sentra KI, Tapi Inovasi Masih Sering Berhenti di Meja Publikasi

news_tjcJune 3, 20260

• Sains Teknologi

Vibe Coding Itu Nyata, Tapi Kamu Tetap Harus Bisa Mikir Seperti Programmer

May 4, 2026

Ilmuwan Berhasil Merekam Kelahiran Plasma, dan Ini Bisa Mengubah Cara Dunia Menghasilkan Energi

May 3, 2026

Mau Bisnis Kamu Bertahan di Era Gempuran Teknologi? Menteri Brian: Tanpa Sains, Siap-Siap Tergerus

April 25, 2026

The post BRIN Meningkatkan Kapasitas Pirolisis dari 400 Kg menjadi 1,25 hingga 5 Ton Sampah Plastik per Hari appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 12 MEI 2026, Sebanyak 113 perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDikti Wilayah III menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia untuk membentuk Sentra Kekayaan Intelektual (KI). Ini adalah jumlah tertinggi di antara semua wilayah. Tanda komitmen yang kuat. Tapi komitmen bukan jaminan hasil.

Kepala LLDikti Wilayah III, Henri Tambunan, menyebut sendiri: selama ini banyak inovasi dosen dan mahasiswa yang berhenti di meja publikasi. Tidak dilindungi, tidak didampingi, tidak berlanjut ke hilirisasi. Sentra KI dirancang untuk menjawab itu. Pertanyaannya: apakah 113 kampus siap mengubah budaya riset secara fundamental?

Data yang Perlu Diketahui

• 113 perguruan tinggi di lingkungan LLDikti Wilayah III siap bentuk Sentra KI
• 33 Kantor Wilayah Kemenkum di seluruh Indonesia terlibat dalam PKS serentak
• DKI Jakarta → wilayah dengan jumlah perguruan tinggi terbanyak yang ikut
• Sosialisasi KI: Drafting dan Pemanfaatan Paten program penggagas dari Kemenkum
• Sentra KI memiliki fungsi: pendampingan drafting paten, perlindungan hukum, hilirisasi, komersialisasi

Dari Seremoni ke Pondasi: Lompatan yang Dibutuhkan

Henri Tambunan menegaskan bahwa pembentukan Sentra KI “bukan sekadar seremoni, melainkan pondasi bagi ekosistem riset yang sehat”. Ini adalah pernyataan yang tepat. Karena seremoni mudah. Membangun sistem pendampingan paten yang mumpuni — dari drafting hingga komersialisasi — jauh lebih sulit.

Kepala Kanwil Kemenkum Jakarta, Baroto, menambahkan satu lapisan yang lebih kritis: kekayaan intelektual harus memiliki dampak ekonomi nyata bagi pemiliknya. Bukan sekadar sertifikat.

Tantangan lama → inovasi kampus berhenti di jurnal atau laporan penelitian

Solusi yang ditawarkan → Sentra KI dengan pendampingan drafting paten

Tapi pertanyaan yang belum terjawab → siapa yang membeli paten? bagaimana proses lisensi? apakah ada dana untuk prototyping?

Paradoks yang Tersembunyi

*Indonesia punya banyak riset dan inovasi dari akademisi. Tapi tanpa mekanisme hilirisasi yang terstruktur, paten hanya menjadi dokumen hukum, bukan produk ekonomi. Sentra KI adalah langkah pertama yang benar. Namun dari 113 kampus, berapa yang benar-benar memiliki portofolio riset siap komersialisasi?*

Apa yang Bekerja dari Model Ini

Beberapa elemen dalam kerja sama ini sudah tepat:

→ Kolaborasi lintas kementerian (Kemenkum + LLDikti) → tidak bekerja sendiri-sendiri
→ Penandatanganan serentak di 33 Kanwil → cakupan nasional, bukan hanya Jakarta
→ Fokus pada pendampingan drafting paten → menjawab kebutuhan teknis yang selama ini lemah
→ Mencakup hak cipta dan paten → tidak hanya paten teknologi, tapi juga karya kreatif

Praktisi KI Ari Juliano Gema menyebut Sentra KI juga berfungsi sebagai etalase karya sivitas akademika. Ini penting. Karena perlindungan tanpa promosi tidak akan menarik industri.

Tapi, Ada Tiga Celah yang Harus Diwaspadai

Pertama, kapasitas SDM pendamping. Drafting paten membutuhkan keahlian hukum dan teknis sekaligus. Apakah setiap Sentra KI memiliki akses ke pakar yang cukup? Jika tidak, pendampingan akan dangkal.

Kedua, pendanaan untuk hilirisasi. Mendaftarkan paten saja sudah membutuhkan biaya. Membawa prototipe ke pasar membutuhkan biaya berkali-kali lipat. Dari mana sumbernya? Apakah ada skema matching fund dengan industri atau venture capital?

Ketiga, insentif bagi dosen dan mahasiswa. Selama ini sistem akreditasi dan kenaikan pangkat lebih menghargai publikasi daripada paten atau lisensi. Jika tidak diubah, Sentra KI akan kekurangan “bahan baku” inovasi yang masuk.

Penutup: Fondasi Telah Diletakkan, Tapi Rumah Belum Berdiri

113 perguruan tinggi siap membentuk Sentra KI. DKI Jakarta mencatat rekor. Kerja sama lintas kementerian berjalan serentak. Ini semua adalah kabar baik. Tidak bisa dipungkiri.

Tapi fondasi bukanlah rumah. Seremoni bukanlah hasil. Inovasi yang selama ini berhenti di meja publikasi tidak akan otomatis berubah menjadi produk ekonomi hanya dengan menandatangani PKS.

Pertanyaan yang relevan bukan berapa banyak kampus yang ikut. Pertanyaannya: satu tahun dari sekarang, berapa paten yang benar-benar didampingi, berapa yang dilisensikan ke industri, dan berapa yang menghasilkan pendapatan bagi peneliti dan kampus?

sumber : https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/sebanyak-113-perguruan-tinggi-swasta-siap-bentuk-sentra-kekayaan-intelektual

Artikel Lainnya

Mau Bisnis Kamu Bertahan di Era Gempuran Teknologi? Menteri Brian: Tanpa Sains, Siap-Siap Tergerus

Rani RahmawatiApril 25, 20260

• Sains Teknologi

ASUS ExpertBook Ultra Hadir di Tengah Tren Adopsi AI yang Semakin Masif di Dunia Kerja

May 7, 2026

BRIN Meningkatkan Kapasitas Pirolisis dari 400 Kg menjadi 1,25 hingga 5 Ton Sampah Plastik per Hari

June 3, 2026

Pentagon Rekrut 7 Raksasa AI untuk Sistem Militer Rahasia, Anthropic Ditinggal Sendiri

May 3, 2026

The post 113 Kampus Siap Punya Sentra KI, Tapi Inovasi Masih Sering Berhenti di Meja Publikasi appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 29 MEI 2026, Ketika harga emas dunia naik, logika sederhana mengatakan orang akan membeli emas batangan, bukan perhiasan. Data membenarkan sebagian: konsumsi perhiasan emas domestik turun 27 persen dalam setahun. Tapi logika itu tidak menceritakan seluruh cerita.

Nilai ekspor perhiasan Indonesia justru melonjak 64,72 persen, dari US$5,5 miliar menjadi US$9,1 miliar. Artinya, industri perhiasan nasional tidak sedang sekadar bertahan. Ia sedang bergeser: dari mengandalkan pasar domestik ke mengisi pasar global dengan desain dan identitas budaya yang tidak dimiliki logam mulia polos.

Data yang Perlu Diketahui

1. 1.402 ton permintaan emas batangan dunia (2025), naik 16% dari 1.208 ton
2. 16,6 ton konsumsi perhiasan emas Indonesia (2025), turun dari 22,8 ton (2024), atau -27%
3. US$9,1 miliar ekspor barang perhiasan & barang berharga (2025), naik dari US$5,5 miliar, atau +64,72%
4. 539 unit usaha industri perhiasan di Indonesia: 411 kecil, 79 menengah, 49 besar
5. 21.116 tenaga kerja terserap di sektor ini
6. 83,96% produk ekspor utama berupa perhiasan dari logam mulia selain perak (nilai US$7,64 miliar)

Dua Wajah yang Bekerja Bersamaan

Yang menarik dari industri perhiasan nasional adalah ia tidak bergerak monolitik. Ada dua sisi dengan dinamika berbeda:

Pasar domestik (-27% konsumsi) Ketika harga emas naik, daya beli masyarakat untuk perhiasan sebagai aksesori menurun. Konsumen beralih ke logam mulia batangan yang dianggap lebih “murni investasi”. Margin penjualan ritel perhiasan tertekan.

Pasar ekspor (+64,72% nilai) Justru sebaliknya. Perhiasan Indonesia dengan desain kaya budaya lokal menjadi produk premium di pasar global. Kreativitas desain dan fleksibilitas material (emas, perak, batu mulia) menjadi daya saing yang tidak dimiliki logam mulia batangan.

*Paradoks emas Mei 2026: harga logam mulia yang naik membuat konsumen domestik berpikir dua kali membeli perhiasan, tapi di saat bersamaan membuat produk perhiasan Indonesia lebih bernilai di mata eksportir. Dua efek yang berlawanan, tapi ekspor menang besar. *

Mengapa Pelaku Industri Tidak Berbondong-bondong Pindah ke Logam Mulia?

Dirjen IKMA Reni Yanita menyebut mayoritas IKM perhiasan tetap fokus memproduksi perhiasan. Bukan karena mereka tidak tahu peluang, tapi karena hambatan masuk ke bisnis logam mulia sangat tinggi.

Direktur Utama UBS Eddy Yahya dan Sekjen Asosiasi Pengusaha Perhiasan Indonesia Iskandar Husin memberikan gambaran yang sama:

Bisnis logam mulia → butuh modal besar, reputasi kuat, branding terpercaya, sertifikat keaslian, izin perdagangan komoditas

Harga bahan baku → berubah hampir setiap hari, fluktuasi global tinggi

Likuiditas → jauh lebih tinggi karena nilai bahan baku besar

Konsumen → cenderung memilih kadar emas atau gramasi lebih ringan agar lebih efisien

Dosen ISI Yogyakarta, Alvi Lufiani, menambahkan bahwa logam mulia juga menuntut perhatian pada aspek hukum yang lebih ketat. Tidak semua pengusaha perhiasan siap masuk ke arena itu.

Artinya: industri perhiasan dan logam mulia adalah dua ekosistem berbeda. Satu tidak bisa otomatis menggantikan yang lain.

Yang Bekerja, dan yang Masih Rapuh

Kemenperin melalui Ditjen IKMA terus memperkuat ekosistem perhiasan dengan:

→ Koordinasi lintas kementerian dan lembaga
→ Lembaga jasa bullion dan pembiayaan
→ Promosi, pameran, bimbingan teknis, workshop ekspor
→ Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)

Ini semua baik. Tapi pertanyaan struktural tetap menganga:

Jika konsumsi domestik terus turun, apakah ketergantungan pada ekspor terlalu besar? 83,96 persen ekspor perhiasan dalam satu kategori produk (logam mulia selain perak) menunjukkan konsentrasi risiko. Satu gejolak di pasar global bisa berdampak besar.

Penutup: Ekspor Meledak, Tapi Domestik Jangan Dilupakan

Industri perhiasan nasional membuktikan bahwa ia tidak mati hanya karena orang lebih suka membeli emas batangan. Kreativitas desain, fleksibilitas material, dan identitas budaya lokal adalah aset yang tidak dimiliki logam mulia polos.

Tapi momentum ekspor yang luar biasa ini belum berarti masalah domestik selesai. Daya beli masyarakat terhadap perhiasan sebagai aksesori mewah terus tergerus. Jika tren penurunan konsumsi domestik berlanjut, industri perhiasan akan semakin tergantung pada pasar luar negeri yang lebih fluktuatif.Pertanyaan yang relevan bukan apakah ekspor bisa terus tumbuh. Pertanyaannya: berapa lama pasar domestik bisa diabaikan, dan apa yang akan terjadi jika ekonomi global melambat?

Sumber: Keterangan tertulis Kemenperin, Jakarta, 29 Mei 2026; data World Gold Council, BPS, SIINas, Trademap.org.

Artikel Lainnya

Di Tengah Konsumsi Domestik Anjlok 27%, Ekspor Perhiasan Justru Melonjak 64%

news_tjcJune 1, 20260

• Bisnis

Produk Kriya dan Fesyen RI Sudah Bagus, Tapi Kenapa Masih Susah Naik Kelas?

April 30, 2026

Mau Ekspor ke Eropa? Mulai 2027, Produkmu Perlu Punya ‘Paspor Digital’

May 18, 2026

Indonesia Punya 162 Jenis Bambu dan 2,4 Juta Hektare Kebunnya. Kenapa Nilainya Masih Rendah?

May 13, 2026

The post Di Tengah Konsumsi Domestik Anjlok 27%, Ekspor Perhiasan Justru Melonjak 64% appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 28 MEI 2026 Indonesia memiliki salah satu populasi usia produktif terbesar di Asia Tenggara. Tapi besar tidak otomatis berarti siap. Data dari berbagai pelatihan industri menunjukkan bahwa kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan pabrik masih menjadi tembok yang sama tingginya dengan optimisme demografi.

ASEAN-Japan Forum yang digelar di Jakarta (19/5) justru mengangkat masalah itu sebagai isu utama: transformasi digital dan industri hijau membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya bisa mengoperasikan mesin, tapi juga memahami IoT, mengelola data, dan berkontribusi pada efisiensi energi. Sementara itu, sistem pendidikan vokasi dan pelatihan kerja masih dalam proses mengejar ketertinggalan.

Data yang Perlu Diketahui

1. 110 orang peserta pelatihan LeMMI 4.0 (2021–2026) untuk dosen dan mahasiswa Politeknik STMI Jakarta
2. 258 orang praktisi industri di PIDI 4.0 yang mendapat pelatihan serupa
3. Sejak 2022 kerja sama Kemenperin dengan METI Jepang dan AOTS untuk penguatan tenaga pengajar
4. 5S & Kaizen metodologi yang dikembangkan untuk produktivitas
5. GX dan DX fokus perluasan program pada 2025 (Green & Digital Transformation)
6. Big Data, IoT, Cloud Computing topik pelatihan BPSDMI untuk level manajerial

Kesenjangan yang Tidak Bisa Ditutup Hanya dengan Slogan

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut tantangan utama ada di dua tempat: kesiapan teknologi digital dan kualitas tenaga kerja. Kalimat itu memang benar. Tapi dari angka peserta pelatihan di atas — 110 orang untuk rentang lima tahun — terlihat bahwa program yang ada masih bersifat pilot, tidak masif.

Populasi usia produktif Indonesia → puluhan juta orang

Peserta pelatihan industri 4.0 dari program unggulan → ratusan orang

Artinya, rasio pelatihan terhadap kebutuhan masih sangat kecil. BPSDMI memang aktif menyelenggarakan program, tapi skalanya belum sebanding dengan target Making Indonesia 4.0.

Apa yang Disampaikan Forum, dan Apa yang Tidak

Presiden Direktur JETRO Jakarta, Shinji Hirai, menyoroti bahwa industri butuh talenta dengan kemampuan pemecahan masalah dan adaptasi. Ini adalah diagnosis yang tepat. Namun forum tersebut — seperti kebanyakan forum kerja sama — lebih banyak menghasilkan pernyataan komitmen daripada mekanisme pendanaan atau target kuantitatif yang mengikat.

Kepala BPSDMI Doddy Rahadi menekankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan institusi pendidikan. Tapi pertanyaan yang tidak terjawab: siapa yang membayar untuk peningkatan skala? Program dari Jepang melalui AOTS dan METI memberikan metodologi (5S, Kaizen, GX, DX), tapi kapasitas pelatih dan sarana prasarana tetap menjadi beban APBN yang terbatas.

Yang Berhasil Dilakukan — dan Batasannya

Kemenperin bersama mitra Jepang telah menjalankan proyek pengembangan SDM sejak 2022. Hasil konkretnya:

→ Penguatan tenaga pengajar di politeknik industri
→ Pelatihan LeMMI 4.0 untuk 110 dosen & mahasiswa
→ Pelatihan 258 praktisi di PIDI 4.0
→ Topik Big Data, IoT, Cloud Computing mulai diajarkan

Ini bukan pencapaian kecil. Tapi 110 orang dalam lima tahun tidak akan mengubah struktur angkatan kerja Indonesia secara signifikan. Sementara itu, industri garmen, elektronik, dan otomotif terus mengeluh soal kesulitan mencari tenaga terampil.

Paradoks yang Tak Terhindarkan

Indonesia punya bonus demografi terbesar dalam sejarahnya. Tapi jika sistem pelatihan hanya menjangkau sebagian kecil dari populasi itu, bonus tersebut akan berubah menjadi beban: banyak pengangguran muda yang tidak memiliki keterampilan yang dicari industri.

Penutup: Program Sudah Ada, Skalanya yang Jadi Pekerjaan Rumah

ASEAN-Japan Forum berhasil menjadi ruang kolaborasi yang produktif secara diplomatik. Tapi kolaborasi tanpa target ekspansi tahunan yang agresif hanya akan menghasilkan laporan kemajuan, bukan lompatan daya saing.

Kemenperin dan BPSDMI memiliki fondasi yang benar: pelatihan berbasis kebutuhan industri, keterlibatan mitra internasional, dan fokus pada 4.0. Yang kurang adalah kecepatan dan skala.

Pertanyaan yang relevan bukan apakah program ini bagus — jelas iya. Pertanyaannya: berapa juta tenaga kerja yang akan tersentuh dalam lima tahun ke depan, dan dengan anggaran berapa?

*Sumber: Keterangan tertulis Kemenperin, Jakarta, 28 Mei 2026; ASEAN-Japan Forum di Jakarta, 19 Mei 2026.

Artikel Lainnya

Satu per Empat Orang Pekerja di Amerika Pangkas Dana Pensiun, Sebuah Sinyal yang Jadi Perhatian

news_tjcApril 24, 20260

• Sumber Daya Manusia

Pekerja Indonesia Kerja Keras, Upah Pas-Pasan ?

April 29, 2026

51 Orang Nyaris Jadi Korban, 152 Paspor Disita: Ini Modus Lama yang Masih Menjebak Anak Muda Kita

April 27, 2026

Terobosan dari Atas Jurang: 105 Jembatan Gantung Siap Putus Isolasi Desa

April 24, 2026

The post Di Tengah Populasi Muda yang Melimpah, Industri Masih Kekurangan Tenaga Kerja yang Siap Pakai appeared first on Teknik Jaya News.

BANDUNG, 26 MEI 2026, Di tengah gelombang permintaan global untuk mineral kritis, nikel, kobalt, litium, tembaga, dan tanah jarang, yang mendorong transisi energi dan revolusi kendaraan listrik, Indonesia menghadapi paradoks yang jarang dibicarakan: kita tahu punya banyak mineral strategis, tapi belum cukup tahu persisnya di mana, seberapa dalam, dan berapa volumenya.

Penandatanganan Implementation Agreement antara Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi dengan Chengdu Center of China Geological Survey (CC-CGS) pada 26 Mei di Bandung adalah langkah langsung menjawab paradoks itu. Bukan sekadar kerja sama diplomatik, tapi kolaborasi teknis yang menyasar kemampuan pemetaan yang selama ini menjadi salah satu titik lemah Indonesia dalam mengelola kekayaan geologinya.

Peta yang Belum Lengkap, Potensi yang Belum Terukur

Pemetaan geokimia adalah proses pengambilan sampel tanah, batuan, sedimen, dan air untuk mendeteksi konsentrasi unsur mineral di bawah permukaan, tanpa harus mengebor terlebih dahulu. Hasilnya adalah peta distribusi mineral yang menjadi panduan eksplorasi: di mana perlu diteliti lebih lanjut, di mana tidak perlu buang anggaran.

Indonesia memiliki keragaman geologi yang luar biasa, rangkaian busur vulkanik, cekungan sedimen, dan sabuk mineral yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Tapi peta geokimia yang komprehensif dan terkini untuk seluruh wilayah itu belum sepenuhnya ada. Akibatnya, potensi mineral yang belum terpetakan bisa lebih besar dari yang sudah diketahui.

Dalam kompetisi global untuk mineral kritis, negara yang pertama tahu di mana cadangannya berada adalah yang paling siap menarik investasi eksplorasi berkualitas tinggi, bukan sekadar yang punya lahan terluas.

Apa yang Konkret dari Kerja Sama Ini?

Implementation Agreement, berbeda dari MoU yang sifatnya lebih deklaratif, adalah dokumen teknis yang merinci program kerja, tanggung jawab masing-masing pihak, dan output yang diharapkan. Dua fokus utamanya:

• Pemetaan geokimia : berbagi metodologi, data, dan kapasitas analisis untuk memetakan distribusi mineral di wilayah prioritas Indonesia secara lebih sistematis dan akurat
• Penilaian sumber daya mineral : mengintegrasikan data geologi, geokimia, dan geofisika untuk menghasilkan estimasi cadangan yang lebih dapat diandalkan, informasi kunci untuk keputusan investasi eksplorasi

Chengdu Center of China Geological Survey dipilih bukan tanpa alasan. CC-CGS adalah salah satu pusat investigasi geologi paling aktif di China, dengan rekam jejak panjang dalam pemetaan mineral di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Afrika. Pengalaman mereka dalam kondisi geologi yang beragam adalah aset yang relevan untuk kompleksitas geologi Indonesia.

Mineral Kritis: Mengapa Ini Bukan Sekadar Urusan Geologi

Permintaan global untuk mineral kritis diproyeksikan melonjak drastis dalam dua dekade ke depan. Nikel untuk baterai EV, tembaga untuk kabel dan panel surya, kobalt untuk penyimpanan energi, dan tanah jarang untuk magnet motor listrik, semuanya ada di Indonesia dalam jumlah yang signifikan.

Tapi “ada” dan “bisa dimanfaatkan secara optimal” adalah dua hal berbeda. Investor eksplorasi global tidak hanya mencari wilayah dengan potensi geologi, mereka mencari data yang cukup matang untuk mengurangi risiko awal eksplorasi. Peta geokimia yang akurat dan penilaian sumber daya yang terintegrasi adalah justru data yang mereka butuhkan sebelum memutuskan untuk masuk.

Tanpa data geologi yang memadai, cadangan mineral terbaik pun bisa terabaikan, sementara negara lain dengan peta yang lebih lengkap menarik lebih banyak investasi eksplorasi berkualitas.

16 Tahun Kolaborasi, dan Mengapa Implementation Agreement Lebih dari Sekadar Perpanjangan

Kerja sama antara Badan Geologi dan China Geological Survey bukan dimulai hari ini. MoU pertama ditandatangani di Beijing pada 18 Maret 2010, lebih dari 16 tahun yang lalu. Selama itu, kolaborasi ilmiah dan teknis di bidang geosains sudah berjalan dalam berbagai bentuk.

Yang membuat penandatanganan 26 Mei ini berbeda adalah sifatnya yang operasional. Implementation Agreement adalah instrumen pelaksanaan, artinya ada program kerja konkret, ada target, dan ada mekanisme evaluasi. Ini bukan lagi sekadar kesepakatan untuk bekerja sama, tapi komitmen tentang apa yang akan dikerjakan bersama dan bagaimana hasilnya diukur.

Yang Perlu Dipantau: Dari Data ke Keputusan

Kerja sama pemetaan geologi menghasilkan data, dan data hanya bernilai jika digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Ada dua pertanyaan yang akan menentukan dampak nyata dari Implementation Agreement ini:

• Akses data, apakah hasil pemetaan geokimia yang dihasilkan bersama akan dapat diakses oleh investor eksplorasi nasional dan internasional secara terbuka, atau tetap tersimpan sebagai arsip internal lembaga?
• Kecepatan pemetaan, Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, berapa banyak area yang akan dipetakan dalam jangka waktu Implementation Agreement ini, dan apakah itu cukup untuk mengisi celah data yang paling kritis?

Data geologi yang baik adalah infrastruktur publik, seperti jalan atau pelabuhan, tapi untuk investasi sumber daya alam. Jika hasilnya bisa diakses secara luas, dampaknya akan jauh melampaui kerja sama bilateral antara dua lembaga geologi.

Sumber:-Siaran-pers-Badan-Geologi,-26-Mei-2026.-Penandatanganan-Implementation-Agreement-PSDMBP–CC-CGS,-Bandung.

Artikel Lainnya

Pemerintah Coba Sambungkan Jaringan Gas dari Sumatera ke Jawa Timur, Pipa CISEM dan DUSEM

Rani RahmawatiApril 26, 20260

• Energi

Indonesia Punya Mineral Kritis yang Dunia Butuhkan Tapi Kita Belum Sepenuhnya Tahu Ada di Mana.

May 30, 2026

B50 Diuji Coba di Kereta Api: Langkah Konkrit Kurangi Impor BBM, Tapi Hasil Jangka Panjang Masih Ditunggu

April 28, 2026

Viral dan Bikin Penasaran, Tapi “Bensin Ajaib” Bobibos Harus Lulus Uji Dulu Sebelum Kamu Pakai

April 26, 2026

The post Indonesia Punya Mineral Kritis yang Dunia Butuhkan Tapi Kita Belum Sepenuhnya Tahu Ada di Mana. appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 20 MEI 2026, Dalam Rapat Paripurna DPR pekan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan seruan yang terdengar ambisius sekaligus familiar: Indonesia harus bisa memproduksi sendiri kendaraan bermotor, produk elektronik, dan barang-barang strategis lainnya. Jangan hanya jadi pasar, jadilah produsen.

Seruan ini bukan yang pertama terdengar di ruang kebijakan Indonesia. Tapi konteks 2026 berbeda dari dekade-dekade sebelumnya: industri manufaktur nasional baru saja mencatat pertumbuhan di atas ekonomi nasional untuk pertama kali dalam 13 tahun, investasi pabrik baru mengalir masif, dan hilirisasi mineral mulai menghasilkan rantai pasok komponen yang dulu harus diimpor seluruhnya.

Fondasinya sudah lebih kuat dari sebelumnya. Tapi jarak antara “sudah ada fondasi” dan “sudah bisa produksi sendiri” masih butuh peta yang lebih spesifik dari sekadar seruan.

Di Mana Posisi Manufaktur Indonesia Saat Ini?

Sebelum bicara jarak ke tujuan, penting untuk tahu titik awalnya. Data Q1 2026 memberi gambaran yang cukup solid:

• 5,04%  Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas (yoy)
• 19,07%  Kontribusi manufaktur ke PDB nasional
• 1,03%  Kontribusi ke pertumbuhan ekonomi, tertinggi semua sektor
• 633 pabrik  Fasilitas produksi baru yang dilaporkan (per 23 April)
• Rp 418,62 triliun  Nilai investasi pabrik-pabrik baru tersebut

Angka-angka ini bukan sekadar statistik, ini adalah sinyal bahwa pelaku industri sedang bergerak. Perusahaan tidak membangun pabrik baru di sektor yang mereka anggap meredup. Rp418 triliun investasi baru adalah taruhan konkret bahwa orang-orang yang uangnya dipertaruhkan percaya pada prospek manufaktur Indonesia.

Nikel → Baterai → Mobil Listrik: Rantai Pasok yang Sedang Dibangun

Argumen paling kuat untuk ambisi mobil nasional ada di satu kata: nikel. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, dan nikel adalah bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Logika rantainya sederhana: nikel diolah jadi bahan baterai, baterai jadi sel baterai, sel baterai jadi baterai EV, baterai EV jadi komponen utama kendaraan listrik. Jika setiap tahap rantai ini bisa dikerjakan di dalam negeri, Indonesia tidak hanya bisa mengekspor nikel mentah, tapi juga mengekspor baterai dan komponen otomotif bernilai jauh lebih tinggi.

Indonesia penghasil nikel terbesar dunia, tapi selama ini yang kita ekspor sebagian besar adalah bijih mentah. Ambisi mobil nasional akan lebih masuk akal jika rantai nikel-baterai-EV ini benar-benar terbangun di dalam negeri.

Industri otomotif Indonesia sebenarnya sudah punya fondasi yang tidak kecil. Pabrik-pabrik Toyota, Honda, Mitsubishi, dan Daihatsu di Indonesia bukan sekadar perakit, mereka sudah memproduksi komponen dengan kandungan lokal yang cukup tinggi, dan sudah mengekspor ke pasar global. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa membuat mobil, tapi apakah Indonesia bisa memiliki merek sendiri yang kompetitif secara global.

Lima Instrumen Kebijakan yang Sedang Dijalankan

Kemenperin tidak memulai dari nol dalam menjawab seruan Presiden. Melalui Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN), lima instrumen kebijakan sudah berjalan paralel:

P3DN (Preferensi Produk Dalam Negeri) →  mewajibkan atau mendorong penggunaan produk lokal dalam pengadaan pemerintah, pasar captive yang nilainya ratusan triliun per tahun

• Penguatan TKDN →  standar minimum kandungan lokal yang memaksa industri menggunakan komponen dari produsen dalam negeri, bukan impor
• Hilirisasi industri →  mengolah bahan baku di dalam negeri sebelum diekspor, sudah berjalan di nikel, bauksit, dan tembaga
• Pengembangan SDM industri →  vokasi, pelatihan, dan kerja sama dengan institusi internasional untuk mencetak tenaga teknis yang dibutuhkan industri baru
• Dukungan pembiayaan & investasi →  Danantara sebagai kendaraan mobilisasi investasi untuk proyek-proyek industrialisasi strategis

Lima instrumen ini saling menguatkan, tapi masing-masing butuh implementasi yang konsisten dan tidak berhenti di tataran kebijakan. TKDN yang kuat tapi tidak diawasi akan disiasati. P3DN yang besar tapi prosesnya koruptif tidak akan membangun industri yang kompetitif.

Pertanyaan yang Belum Dijawab Seruan Ini

Ambisi memproduksi motor, mobil, dan televisi sendiri adalah tujuan yang valid, tapi seruan saja tidak cukup untuk menjawab tiga pertanyaan yang lebih spesifik:

1. Siapa yang membuat mereknya?  Memproduksi komponen untuk merek asing berbeda dari membangun merek nasional yang kompetitif secara global. Korea Selatan butuh puluhan tahun dan proteksi yang sangat ketat untuk membangun Hyundai dan Samsung. Model mana yang dipilih Indonesia?
2. Teknologinya dari mana?  Mobil listrik butuh teknologi baterai, manajemen daya, dan software kendaraan yang belum dikuasai sepenuhnya di dalam negeri. Alih teknologi dari mitra asing perlu dinegosiasikan dengan serius, bukan sekadar disebutkan dalam MoU.
3. Pasarnya bagaimana?  Pasar domestik Indonesia memang besar, tapi cukupkah untuk membuat industri otomotif atau elektronik nasional skala ekonomis? Atau perlu ekspor sejak awal seperti yang dilakukan Korea dan Tiongkok?

Dari Seruan ke Peta Jalan

Industrialisasi nasional bukan proyek satu periode pemerintahan. Korea Selatan membangun industri beratnya mulai tahun 1960-an dan baru matang dua dekade kemudian. China mengeksekusi rencana manufakturnya dengan kesabaran dan konsistensi yang diukur dalam hitungan dasawarsa.

Indonesia punya modal yang Korea dan China awal tidak punya sepenuhnya: sumber daya alam yang melimpah di titik pertemuan antara nikel, bauksit, dan tembaga dengan era kendaraan listrik dan energi terbarukan. Tapi modal itu hanya berguna jika ada peta jalan yang spesifik, komitmen kebijakan yang konsisten melampaui satu pemerintahan, dan kesiapan untuk bersaing, bukan sekadar dilindungi.

Seruan Presiden adalah sinyal niat yang kuat. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah rencana yang cukup spesifik untuk bisa dievaluasi, bukan hanya dikagumi.

sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482753/Kemenperin-Sambut-Seruan-Presiden-Prabowo-Percepat-Industrialisasi-Nasional

Artikel Lainnya

BMW Resmi Gunakan Robot Humanoid di Lini Produksi, Bukan Gimmick, Ini Sudah Berjalan

Rani RahmawatiApril 22, 20260

• Manufaktur

Puluhan Miliar Dolar Investasi Tiongkok Masuk, RI Kekurangan SDM yang Siap

April 30, 2026

Manufaktur RI Sedang Deindustrialisasi? Data Bilang Tidak, Tapi Cara Membacanya Harus Benar.

May 24, 2026

Kemenperin Gandeng MNC University: Pendidikan Vokasi Industri Coba Diperkuat, Tapi Masih Ada PR Soal Skala dan Merata

April 27, 2026

The post Prabowo Ingin Indonesia Bikin Mobil Sendiri. Modalnya Sudah Ada, Yang Kurang Adalah Ini. appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 22 MEI 2026, Sebuah narasi yang cukup kuat beredar di kalangan ekonom dan analis kebijakan: industri manufaktur Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi dini, kontribusinya terhadap PDB menyusut, pertumbuhannya tertinggal, dan pabrik-pabrik tidak lagi jadi mesin utama ekonomi.

Kemenperin menolak narasi itu, bukan dengan bantahan retoris, tapi dengan membongkar kesalahan metodologi di balik data yang digunakan. Ada dua jebakan statistik yang membuat perbandingan data PDB manufaktur 2005–2025 menjadi menyesatkan, dan memahaminya penting sebelum menarik kesimpulan soal kondisi industri Indonesia.

Deindustrialisasi: Definisinya Ketat, Bukan Interpretasi

Dalam teori ekonomi, deindustrialisasi punya definisi yang presisi. Rowthorn dan Ramaswamy (1999), referensi standar dalam literatur ini, mendefinisikan deindustrialisasi sebagai kondisi ketika rasio PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional menurun secara konsisten.

Indikatornya jelas: bukan soal apakah industri tumbuh atau tidak, tapi apakah pangsa relatifnya terhadap total ekonomi mengecil. Dengan definisi ini, data BPS justru menunjukkan tren sebaliknya.

• 17,92%  Kontribusi PDB manufaktur terhadap PDB nasional, Q2 2022
• 19,20%  Kontribusi PDB manufaktur terhadap PDB nasional, Q1 2026

Meningkat, bukan menurun  Tren pergerakan

Jika menggunakan definisi standar, data ini tidak mendukung narasi deindustrialisasi. Kontribusi manufaktur justru naik sekitar 1,3 poin persentase dalam empat tahun terakhir.

Masalahnya bukan pada kesimpulannya, tapi pada data yang digunakan sebagai pondasinya. Membandingkan rasio PDB manufaktur 2005 dengan 2025 secara langsung adalah kesalahan metodologi, bukan perbedaan interpretasi.

Dua Alasan Data 2005–2025 Tidak Bisa Dibandingkan Langsung

Kemenperin mengidentifikasi dua perubahan mendasar yang membuat perbandingan time series data PDB manufaktur 2005–2025 secara langsung menjadi tidak valid:

1. Definisi industri manufaktur berubah pada 2010  Sebelum 2010, tiga subsektor masih dihitung sebagai bagian dari industri pengolahan: Pengadaan Air & Daur Ulang, Informasi & Komunikasi, dan Jasa Lainnya. Pada 2010, BPS memisahkan ketiganya menjadi sektor tersendiri dengan perhitungan PDB independen. Akibatnya, PDB industri pengolahan secara nominal berkurang, bukan karena industrinya mengecil, tapi karena definisinya dipersempit.

2. Metode perhitungan PDB berubah dari Seri 2000 ke Seri 2010  PDB Seri 2000 dihitung berdasarkan harga produsen, termasuk pajak produk dan subsidi. PDB Seri 2010 beralih ke harga dasar, harga sebelum intervensi pemerintah. Perubahan metode ini secara sistematis menghasilkan nilai PDB yang lebih rendah untuk sektor-sektor yang menerima subsidi besar, termasuk industri manufaktur tertentu.

Kombinasi dua perubahan ini menghasilkan penurunan rasio PDB manufaktur yang terlihat pada data 2005–2025, tapi penurunan itu sebagian besar adalah artefak perubahan metode, bukan cermin kondisi industri yang sesungguhnya. Membandingkan angka 2005 dengan 2025 sama seperti membandingkan dua ukuran yang berbeda skalanya.

Indikator Kedua: Tidak Ada Pergeseran Tenaga Kerja

Deindustrialisasi dalam teori tidak hanya terlihat dari data PDB, tapi juga dari pergerakan tenaga kerja. Jika manufaktur sedang melemah secara fundamental, pekerja akan berpindah ke sektor lain, terutama jasa.

Data BPS menunjukkan yang sebaliknya:

• 18,7 juta orang  Tenaga kerja industri pengolahan (2021)
• 20,3 juta orang  Tenaga kerja industri pengolahan (2025)
• +8,63%  Pertumbuhan dalam 4 tahun
• +2,78%  Rata-rata pertumbuhan tenaga kerja per tahun

Tidak ada perpindahan massal pekerja dari manufaktur ke sektor jasa. Sektor jasa yang tumbuh pesat memang ada, tapi pertumbuhannya diisi oleh angkatan kerja baru, bukan oleh pekerja yang keluar dari manufaktur.

Pertama Kali dalam 13 Tahun: Manufaktur Tumbuh di Atas Ekonomi Nasional

Di balik perdebatan metodologi, ada satu fakta yang cukup signifikan untuk dicatat: pada 2025, untuk pertama kalinya sejak 2011, pertumbuhan industri pengolahan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional.

5,30%  Pertumbuhan industri pengolahan 2025

5,11%  Pertumbuhan ekonomi nasional 2025

2011, 13 tahun yang lalu  Terakhir kali terjadi

Ini bukan angka yang bisa diabaikan. Selama 13 tahun, manufaktur selalu tumbuh di bawah ekonomi nasional, artinya pangsa relatifnya terus menyusut meski secara absolut tetap naik. Pada 2025, pola itu akhirnya berbalik.

Pertumbuhan manufaktur yang melampaui ekonomi nasional berarti sektor ini kembali menjadi penggerak, bukan sekadar penumpang pertumbuhan ekonomi.

Sinyal dari Lapangan: 633 Pabrik Baru dalam Proses

Selain data makro, ada sinyal mikro yang juga relevan: per 23 April 2026, sebanyak 633 perusahaan melaporkan pembangunan fasilitas produksi baru ke Kemenperin.

• 633 perusahaan  Perusahaan yang membangun fasilitas produksi baru
• Rp 418,62 triliun  Nilai investasi total
• 219.684 orang  Potensi serapan tenaga kerja baru

Angka ini adalah indikator leading, sinyal tentang kondisi industri 1–3 tahun ke depan, bukan potret hari ini. Perusahaan tidak membangun pabrik baru di sektor yang mereka anggap sedang dalam fase penurunan.

Satu Pelajaran dari Perdebatan Ini

Perdebatan soal deindustrialisasi Indonesia sebenarnya adalah perdebatan yang produktif, jika dilandasi data yang dibaca dengan benar. Yang menjadi masalah adalah ketika kesimpulan besar ditarik dari perbandingan data yang berbeda definisi dan metode tanpa catatan metodologi yang memadai.

Kemenperin benar bahwa data 2005–2025 tidak bisa dibandingkan langsung. Tapi narasi deindustrialisasi juga tidak sepenuhnya salah arah, ada tantangan nyata di industri manufaktur Indonesia yang perlu diakui: produktivitas yang masih di bawah negara tetangga, dominasi industri padat karya yang belum bergeser cukup cepat ke nilai tambah tinggi, dan ketergantungan pada komoditas yang harganya siklikal.

Data yang benar adalah titik awal, bukan titik akhir diskusi.

sumber : https://www.kemenperin.go.id/artikel/72482756/Kemenperin:-Data-BPS-Buktikan-Manufaktur-RI-Masih-Jadi-Motor-Ekonomi

Artikel Lainnya

Asah Potensi, Kemenperin Dorong IKM Perkakas Tangan Lebih Berdaya Saing

Rani RahmawatiApril 28, 20260

• Manufaktur

73% Pemimpin Senior Manufaktur Akan Pensiun dalam 10 Tahun — dan Pengetahuan Mereka Akan Ikut Pergi Bersama Mereka

June 9, 2026

Manufaktur RI Tumbuh 5%, Tapi Siapa yang Mengisi Pabrik-Pabriknya?

May 13, 2026

Biaya Kesehatan Karyawan Terus Naik — Ada Solusi yang Belum Banyak Diketahui Perusahaan Manufaktur

April 22, 2026

The post Manufaktur RI Sedang Deindustrialisasi? Data Bilang Tidak, Tapi Cara Membacanya Harus Benar. appeared first on Teknik Jaya News.

TANAH DATAR, 21 MEI 2026, Curah hujan 215 milimeter dalam satu hari, hampir setara total curah hujan Jakarta selama sebulan penuh di musim kering, menghantam wilayah Lintau Buo pada 12 Mei. Tujuh sungai di DAS Indragiri meluap bersamaan. Yang tersisa: 25 ruas jalan rusak, enam jembatan putus, dan jaringan irigasi yang hancur tepat ketika petani Tanah Datar memasuki musim tanam.

Sembilan hari setelah bencana, Menteri PU Dody Hanggodo turun langsung ke lokasi, meninjau penanganan di Sungai Batang Tampo dan menegaskan satu prioritas yang tidak bisa ditunda: irigasi harus dipulihkan sebelum musim tanam terlewat.

Skala Kerusakan: Satu Kabupaten, Tujuh Kecamatan

• 215 mm/hari  Curah hujan pemicu di Lintau Buo (12 Mei)
• 7 kecamatan  Kecamatan terdampak
• 16 desa  Nagari / desa terdampak
• 12 ruas  Ruas jalan rusak berat
• 13 ruas  Ruas jalan rusak ringan
• 6 jembatan  Jembatan putus

Tujuh sungai meluap hampir bersamaan: Batang Tampo, Batang Piubuh, Batang Kawai, Batang Buo, Batang Selo, Batang Atar, dan Batang Baburai. Kondisi diperparah oleh sedimentasi dan penyempitan alur sungai yang sudah berlangsung lama, masalah struktural yang tidak muncul tiba-tiba, tapi baru terasa dampaknya saat debit air meledak.

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, kerusakan juga mengenai jaringan irigasi, dam parit, pompa air, rumah ibadah, dan permukiman warga di tujuh kecamatan: Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Tanjung Emas, Padang Ganting, Salimpaung, Sungai Tarab, dan Tanjung Baru.

Kenapa Irigasi Lebih Mendesak dari Jalan?

Dalam bencana seperti ini, biasanya jalan dan jembatan yang paling banyak disorot, karena paling terlihat dan paling menghambat mobilitas. Tapi di Tanah Datar, ada urgensi yang lebih langsung: musim tanam sudah dimulai.

“Perbaikan irigasi harus diprioritaskan karena saat ini sudah memasuki musim tanam.”, Menteri PU Dody Hanggodo, saat meninjau Sungai Batang Tampo, 21 Mei 2026

Petani yang lahannya sudah siap tanam, atau bahkan sudah tanam, tapi tidak mendapat pasokan air irigasi akan kehilangan satu siklus panen. Itu bukan hanya kerugian ekonomi petani secara individual, tapi juga potensi berkurangnya produksi pangan daerah di saat harga beras sedang tinggi.

Jalan yang rusak mempersulit logistik. Irigasi yang rusak saat musim tanam bisa menggagalkan panen. Keduanya penting, tapi yang kedua punya tenggat waktu alami yang tidak bisa ditunda.

Apa yang Sudah Bergerak di Lapangan

Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang sudah mengerahkan:

1. 3 unit excavator →  untuk normalisasi alur sungai yang tersumbat sedimen dan material longsor
2. Material bronjong →  untuk penguatan tebing sungai yang tergerus dan rawan longsor susulan
3. Pipa HDPE →  untuk pemulihan saluran air yang terputus

Fokus penanganan darurat ada di tiga hal: membuka alur sungai yang tersumbat agar debit air bisa mengalir normal, memperkuat tebing yang tergerus untuk mencegah longsor susulan, dan memulihkan fungsi infrastruktur sumber daya air, termasuk irigasi yang rusak.

Inventarisasi kerusakan masih berlangsung. Artinya angka yang sudah ada pun kemungkinan masih akan bertambah seiring tim lapangan menjangkau desa-desa yang aksesnya masih terbatas.

Masalah di Balik Masalah: Sedimentasi yang Sudah Lama Dibiarkan

Banjir sebesar ini memang dipicu curah hujan ekstrem, tapi kerusakannya diperparah oleh kondisi sungai yang sudah bermasalah sebelumnya. Sedimentasi dan penyempitan alur sungai adalah faktor yang disebut langsung dalam laporan Kementerian PU.

Sungai yang sudah mengecil kapasitasnya akibat sedimen tidak perlu hujan sebesar 215 mm untuk meluap. Di kondisi normal, ia masih bisa menampung, tapi saat curah hujan ekstrem datang, kapasitasnya yang sudah tereduksi membuat banjir jauh lebih parah dari yang seharusnya.

Inilah yang membedakan penanganan darurat dari penanganan sesungguhnya. Excavator dan bronjong bisa menstabilkan situasi sekarang. Tapi jika sedimentasi tidak dikelola secara sistematis, siklus banjir yang sama, atau lebih buruk, akan berulang di musim hujan berikutnya.

Apa yang Direncanakan Setelah Darurat Selesai

Kementerian PU menyebut tiga fokus untuk penanganan jangka menengah dan panjang:

Pengendalian sedimentasi →  membersihkan dan mempertahankan kapasitas alur sungai secara berkala, bukan hanya setelah bencana

Peningkatan kapasitas alur →  memperlebar atau memperdalam sungai di titik-titik kritis yang sudah terbukti menjadi bottleneck saat banjir

Penguatan infrastruktur pengendali banjir →  tanggul, retaining wall, dan sistem drainase yang memadai untuk kawasan rawan hidrometeorologi

Tiga rencana ini masuk akal secara teknis. Tapi efektivitasnya akan ditentukan oleh satu hal yang sering menjadi titik lemah proyek infrastruktur pasca bencana: konsistensi pemeliharaan setelah proyek selesai dibangun. Infrastruktur pengendali banjir yang tidak dipelihara secara rutin akan kembali kehilangan kapasitasnya, dan siklus yang sama akan berulang.

sumber : https://pu.go.id/berita/kementerian-pu-gerak-cepat-tangani-dampak-banjir-dan-longsor-di-kabupaten-tanah-datar

Artikel Lainnya

Prabowo Ingin Indonesia Bikin Mobil Sendiri. Modalnya Sudah Ada, Yang Kurang Adalah Ini.

news_tjcMay 25, 20260

• Manufaktur

Kerja ke Luar Negeri Langsung dari SMK, Tiket Emas atau Jalan Terjal? Simak Plus-Minus dan Risiko buat Kamu

April 27, 2026

Kenapa Indonesia Butuh “Lompatan Digital” yang Benar-Benar Buat Hidupmu Lebih Mudah

April 24, 2026

Kemenperin Gandeng MNC University: Pendidikan Vokasi Industri Coba Diperkuat, Tapi Masih Ada PR Soal Skala dan Merata

April 27, 2026

The post 215 mm Hujan dalam Sehari Hancurkan 25 Ruas Jalan dan 6 Jembatan di Tanah Datar. Irigasi Kini Jadi Prioritas. appeared first on Teknik Jaya News.

JAKARTA, 7 MEI 2026, Bayangkan setiap produk yang diekspor ke Eropa harus dilengkapi dengan ‘paspor’ digital yang merekam seluruh riwayat hidupnya, dari bahan baku, proses produksi, jejak karbon, hingga cara mendaur ulangnya. Bukan fiksi ilmiah: Uni Eropa sedang menggulirkan regulasi Digital Product Passport (DPP), dan penerapannya dimulai bertahap mulai 2027.

Untuk eksportir Indonesia yang mengandalkan pasar Eropa, ini bukan sekadar urusan teknis, ini adalah syarat baru untuk tetap bisa berjualan. Dan kesiapan untuk memenuhinya ada di jantung pertemuan bilateral Indonesia–Jerman yang berlangsung 7 Mei di Jakarta.

Digital Product Passport: Regulasi yang Akan Mengubah Aturan Ekspor

DPP adalah sistem pelacakan digital yang mewajibkan setiap produk memiliki identitas data yang bisa diakses oleh semua pihak dalam rantai pasok, dari produsen, distributor, retailer, hingga konsumen akhir dan regulator.

Data yang harus tercantum mencakup komposisi material, proses manufaktur, jejak karbon, standar keselamatan yang dipenuhi, hingga panduan daur ulang di akhir masa pakai produk. Ini adalah bagian dari Ecodesign Regulation Uni Eropa yang bertujuan mendorong ekonomi sirkular.

Baterai adalah kategori pertama yang diwajibkan mulai 2027. Selanjutnya: tekstil, elektronik, baja, aluminium, dan furnitur. Setiap eksportir Indonesia di kategori-kategori ini perlu bersiap sekarang.

Masalahnya: memenuhi DPP bukan sekadar mengisi formulir. Butuh sistem penelusuran rantai pasok yang digital, laboratorium pengujian yang terakreditasi sesuai standar Eropa, dan sertifikasi produk yang diakui di pasar tujuan. Ini adalah infrastruktur mutu, dan di sinilah kerja sama dengan Jerman menjadi relevan.

Tiga Agenda yang Dibahas, dan Satu yang Paling Mendesak

Pertemuan tingkat tinggi Indonesia–Jerman tahun ini adalah yang ketiga dalam seri tahunan yang dimulai sejak 2024. Hasilnya: Work Plan kerja sama 2026–2027 ditandatangani, dan tiga isu strategis dibahas mendalam:

• I-EU CEPA & harmonisasi standar →  Perjanjian dagang Indonesia–Uni Eropa yang sedang dinegosiasikan membuka peluang besar akses pasar Eropa, tapi hanya bagi produk yang memenuhi standar teknisnya. Sesi ini membahas apa yang harus diharmonisasi agar produk Indonesia tidak terganjal di bea cukai Eropa.
• Keselamatan dan kualitas produk →  Standardisasi nasional, kesesuaian dengan sistem internasional (ISO, IEC), dan peran lembaga penilaian kesesuaian. Tanpa akreditasi yang diakui di Eropa, sertifikat yang dikeluarkan laboratorium Indonesia tidak otomatis diterima di sana.
• Digital Product Passport (DPP) →  Kesiapan Indonesia menghadapi implementasi DPP Eropa, agenda paling mendesak dari ketiganya, dengan tenggat 2027 yang sudah di depan mata.

Dari tiga sesi itu, DPP adalah yang paling membutuhkan perhatian segera. I-EU CEPA masih dalam negosiasi. Harmonisasi standar adalah proses jangka panjang. Tapi DPP punya tanggal berlaku yang pasti, dan eksportir yang tidak siap akan kehilangan akses pasar secara langsung.

Mengapa Jerman? Karena Mereka yang Paling Paham Sistemnya

Jerman adalah rumah bagi DIN (lembaga standar nasional), DAkkS (akreditasi), dan PTB (metrologi), tiga pilar Quality Infrastructure yang sudah beroperasi lebih dari seabad dan menjadi referensi sistem standar Eropa.

Ketika Uni Eropa menetapkan regulasi teknis baru seperti DPP, Jerman adalah salah satu negara yang paling terlibat dalam menyusunnya, sekaligus yang paling siap mengimplementasikannya. Kerja sama dengan mereka bukan hanya soal berbagi pengetahuan, tapi soal mendapat akses ke cara berpikir yang membentuk regulasi yang harus kita penuhi.

GIZ, lembaga kerja sama pembangunan internasional Jerman, sudah lama mendampingi Indonesia dalam penguatan sistem standar. Work Plan 2026–2027 yang baru ditandatangani melanjutkan dan memperluas kolaborasi itu, dengan fokus yang lebih tajam pada digitalisasi dan kesiapan DPP.

Apa yang Perlu Dilakukan Eksportir Sekarang?

Untuk pelaku industri yang mengincar pasar Eropa, ada tiga hal yang perlu mulai disiapkan:

• Peta rantai pasok yang terdokumentasi →  DPP mensyaratkan keterlacakan dari hulu ke hilir. Jika kamu tidak tahu dari mana bahan bakumu berasal, berapakah emisi karbonnya, dan proses apa yang dilalui, kamu tidak akan bisa mengisi paspor digital itu.
• Sertifikasi dari lembaga yang diakui Eropa →  Uji produk di laboratorium yang terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan pastikan akreditasinya diakui melalui perjanjian saling pengakuan (MRA) internasional.
• Pantau timeline DPP →  Baterai mulai 2027. Tekstil dan elektronik menyusul. Cek apakah kategori produkmu masuk dalam daftar awal implementasi DPP Eropa.

Quality Infrastructure bukan birokrasi, ini tiket masuk ke pasar yang paling ketat standarnya, dan paling tinggi daya belinya, di dunia.

Standar Bukan Hambatan, Tapi Syarat Naik Kelas

Regulasi seperti DPP sering dipersepsi sebagai hambatan non-tarif yang digunakan Eropa untuk membatasi produk dari negara berkembang. Ada benarnya, tapi merespons dengan mengabaikan standar bukanlah solusi.

Yang lebih produktif adalah memastikan Indonesia punya infrastruktur mutu, laboratorium, lembaga akreditasi, sistem sertifikasi, yang diakui di pasar tujuan. Itulah yang sedang dibangun lewat kerja sama dengan Jerman, dan itulah yang akan menentukan apakah produk Indonesia bisa memanfaatkan peluang I-EU CEPA ketika perjanjian itu akhirnya berlaku.

Work Plan 2026–2027 adalah rencana kerja, bukan jaminan hasil. Tapi arahnya benar: bersiap sebelum regulasi datang, bukan bereaksi setelah akses pasar sudah tertutup.

sumber : https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/perkuat-industri-migas-nasional-wamen-yuliot-temui-perusahaan-rusia

Artikel Lainnya

Blok Tuna Tertahan 5 Tahun Setelah Mitra Mundur. Rusia Siap Lanjutkan, Tapi Ada Hitung-Hitungannya.

news_tjcMay 18, 20260

• Bisnis

Produk Kriya dan Fesyen RI Sudah Bagus, Tapi Kenapa Masih Susah Naik Kelas?

April 30, 2026

Indonesia Punya 162 Jenis Bambu dan 2,4 Juta Hektare Kebunnya. Kenapa Nilainya Masih Rendah?

May 13, 2026

Mau Ekspor ke Eropa? Mulai 2027, Produkmu Perlu Punya ‘Paspor Digital’

May 18, 2026

The post Blok Tuna Tertahan 5 Tahun Setelah Mitra Mundur. Rusia Siap Lanjutkan, Tapi Ada Hitung-Hitungannya. appeared first on Teknik Jaya News.